Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Dinilai Rentan Terhadap Isu SARA, Bawaslu Identifikasi Berbagai Kerawanan

ESENSI.TV, JAKARTA - Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta yang akan datang dinilai memiliki potensi kerawanan tinggi, terutama terkait dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, melalui Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Burhanuddin, mengungkapkan bahwa pengalaman dari kampanye sebelumnya menunjukkan bahwa Pilgub DKI sering kali dibumbui oleh materi-materi yang tidak hanya kurang mendidik tetapi juga dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Burhanuddin menjelaskan bahwa Bawaslu DKI Jakarta telah melakukan pemetaan terhadap berbagai jenis kerawanan yang mungkin terjadi selama Pilgub.

Baca Juga: Terduga Teroris yang Ditangkap di Malang Ternyata Sudah Terafiliasi dengan ISIS

Pemetaan ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Isu SARA, menurut Burhanuddin, merupakan kerawanan yang paling signifikan dan menjadi perhatian utama.

Hal ini disebabkan oleh adanya indikasi yang menunjukkan himbauan atau tindakan untuk menolak calon tertentu oleh tokoh atau kelompok tertentu.

Selain itu, masalah kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan penyebaran materi kampanye yang mengandung unsur SARA di tempat umum serta media sosial, juga menjadi perhatian utama.

Keberadaan materi hoaks di media sosial juga merupakan salah satu kerawanan yang perlu diwaspadai.

Baca Juga: Perluas Partisipasi Wakaf, 2 Bank Syariah Baru Resmi Ditunjuk Kemenag

Untuk kategori kerawanan tinggi, Burhanuddin mengungkapkan adanya kekhawatiran terkait proses pemungutan suara, seperti potensi penghitungan suara ulang dan mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak pada hari pemungutan suara.

Ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan integritas dan keakuratan proses pemungutan suara.

Kerawanan sedang selama masa kampanye meliputi adanya kampanye di luar jadwal yang ditentukan, konflik antar pendukung pasangan calon, dan laporan tentang politik uang.

Konflik yang muncul di kalangan pendukung pasangan calon dapat memperburuk situasi dan menciptakan ketegangan di masyarakat. Laporan tentang politik uang juga menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam proses kampanye.

Baca Juga: Aplikasi Digital Korlantas Polri Resmi Diluncurkan, Perpanjang SIM Bisa Dilakukan dari Rumah

Sedangkan untuk kerawanan rendah, Burhanuddin menyebutkan adanya masalah pada tahap pemutakhiran daftar pemilih.