Judistira Tegaskan Kemitraan Parkir On Street Harus Libatkan Unsur Keamanan di DKI Jakarta

ESENSI.TV, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Judistira Hermawan, menegaskan pentingnya peran unsur keamanan dalam sistem kemitraan parkir on street di ibu kota.

Ia menilai, pelibatan unsur keamanan merupakan langkah strategis untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan mencegah kebocoran pajak parkir yang selama ini merugikan keuangan daerah.

Dalam keterangannya pada Kamis, 9 Oktober 2025, Judistira menyebut bahwa kebocoran pajak parkir di Jakarta mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp900 miliar per tahun.

Dari potensi pendapatan hingga Rp1 triliun, hanya sekitar Rp100 miliar yang benar-benar masuk ke kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: Gen Z Wajib Tahu! Cara Belanja Online Tetap Stylish Tanpa Bikin Dompet Menangis

“Kebocoran pajak parkir saat ini sangat besar. Padahal pendapatan parkir bisa mencapai Rp1 triliun, tapi yang masuk ke Pemprov hanya Rp100 miliar per tahun,” ujarnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI itu menilai bahwa salah satu penyebab besarnya kebocoran pajak adalah lemahnya pengawasan di lapangan.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Pemprov DKI membangun kemitraan pengelolaan parkir yang tidak hanya melibatkan pihak pengelola, tetapi juga unsur keamanan seperti Satpol PP, Dishub, dan kepolisian.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi ini dapat memperkuat sistem pengawasan dan mengurangi praktik pungutan liar yang sering terjadi di area parkir.

“Kemitraan pengelolaan parkir harus melibatkan seluruh unsur keamanan di DKI Jakarta. Prinsipnya, tidak akan ada yang ditinggalkan dalam kemitraan yang dibangun Pemprov DKI,” tegas Judistira.

 Baca Juga: Ketahui Tentang Yoga Ringan, Solusi Sederhana untuk Kesehatan Fisik dan Mental

Politisi muda Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa sistem parkir on street memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tanpa pengawasan yang kuat, potensi itu akan terus bocor.

Karena itu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus pada sistem digitalisasi, tetapi juga memperkuat pengawasan manusia di lapangan melalui petugas yang terlatih dan berintegritas.

Selain itu, Judistira juga menekankan pentingnya kesejahteraan para juru parkir (jukir) dalam mendukung keberhasilan kemitraan tersebut.