Judistira Hermawan Beberkan Kebocoran Pajak Parkir: Hanya Rp100 Miliar Masuk dari Potensi Rp1 Triliun

ESENSI.TV, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Judistira Hermawan, menyoroti kebocoran besar pada pendapatan pajak parkir di ibu kota yang dinilai merugikan keuangan daerah.

Ia mengungkapkan bahwa dari potensi pendapatan hingga Rp1 triliun per tahun, hanya sekitar Rp100 miliar yang benar-benar masuk ke kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam keterangannya pada Kamis, 9 Oktober 2025, Judistira menjelaskan bahwa selisih hampir Rp900 miliar tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan di sektor perparkiran.

Baca Juga: Kimmich Bersinar! Dua Golnya Bawa Jerman Libas Luksemburg 4-0 dan Puncaki Grup A

“Kebocoran pajak parkir saat ini sangat besar, yakni Rp900 miliar. Padahal pendapatan dari parkir bisa mencapai Rp1 triliun, tapi yang masuk ke Pemprov hanya Rp100 miliar per tahun,” ujarnya tegas.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI itu, potensi besar dari sektor parkir belum tergarap optimal karena tidak adanya mekanisme pengawasan yang transparan serta koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pengelola parkir.

Ia menilai sistem pengelolaan parkir yang ada masih banyak celah yang memungkinkan kebocoran pendapatan.

Judistira menekankan bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov DKI perlu membangun pola kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan dengan pengelola parkir on street yang beroperasi di Jakarta.

Baca Juga: Cara Gen Z Mengekspresikan Diri Lewat Fashion, Gaya Unik yang Jadi Identitas Pribadi

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memastikan semua pendapatan parkir tercatat dengan baik dan mengalir langsung ke kas daerah.

Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan kesejahteraan para juru parkir atau jukir yang menjadi bagian penting dalam rantai pengelolaan parkir.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan dapat memperkecil praktik kecurangan di lapangan.

“Pemprov harus meningkatkan kesejahteraan para jukir, seperti memberikan BPJS, upah minimum, bonus, dan dukungan lain yang bisa menunjang kinerja mereka,” ucapnya.

Selain itu, Judistira meyakini bahwa kebocoran pajak parkir bisa ditekan apabila Pemprov DKI melibatkan berbagai unsur keamanan dan lembaga pengawasan dalam sistem kemitraan.