Judistira Hermawan Minta Pemprov DKI Atasi Kebocoran Pajak Parkir Rp900 Miliar Demi Tambah PAD

ESENSI.TV, JAKARTA - Kebocoran pajak parkir di Jakarta yang mencapai angka fantastis mendorong Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Judistira Hermawan, agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah konkret untuk menutup celah tersebut.

Menurutnya, potensi pendapatan dari sektor parkir sangat besar, tetapi realisasi penerimaan yang masuk ke kas daerah masih jauh dari harapan.

Dalam pernyataannya pada Kamis, 9 Oktober 2025, Judistira mengungkapkan bahwa kebocoran pajak parkir mencapai sekitar Rp900 miliar setiap tahun.

Padahal, kata dia, pendapatan dari sektor parkir bisa menembus hingga Rp1 triliun per tahun.

Baca Juga: Tidur Kurang dari 8 Jam? Begini Dampaknya pada Tekanan Darah dan Jantungmu

“Pajak perparkiran harus bisa dimaksimalkan, karena kebocoran pajak parkir saat ini sangat besar, yakni Rp900 miliar. Padahal pendapatan dari parkir bisa mencapai Rp1 triliun, tapi yang masuk ke Pemprov hanya Rp100 miliar per tahun,” ujarnya menegaskan.

Politisi Golkar yang juga kakak dari artis Nia Ramadhani itu menilai kebocoran yang besar tersebut menjadi indikator lemahnya pengawasan dan koordinasi antara pemerintah dengan pengelola parkir.

Karena itu, ia mendorong agar Pemprov DKI menjalin kemitraan strategis dengan pengelola parkir on street di wilayah Jakarta untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem pajak parkir.

Judistira juga menyoroti pentingnya kesejahteraan para juru parkir atau jukir yang selama ini menjadi ujung tombak operasional di lapangan.

Baca Juga: PAM Jaya Buka Lowongan Kerja untuk 7 Posisi, Cek Persyaratan dan Cara Daftarnya!

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan akan berdampak positif pada kinerja dan integritas mereka.

“Pemprov harus meningkatkan kesejahteraan para jukir, seperti menyediakan BPJS, upah minimum, bonus, serta kebutuhan lain yang menunjang kinerja mereka di lapangan,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta tiga periode itu.

Lebih lanjut, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta tersebut meyakini bahwa dengan adanya sistem kemitraan dan pengawasan yang melibatkan berbagai unsur keamanan, kebocoran pajak parkir dapat ditekan secara signifikan.

Ia menegaskan prinsip utama dalam pengelolaan parkir adalah kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan pekerja lapangan.