Judistira Tegaskan Kemitraan Parkir On Street Harus Libatkan Unsur Keamanan di DKI Jakarta

Ia menyarankan agar jukir mendapat hak-hak dasar seperti BPJS, insentif kinerja, dan perlindungan sosial, agar mereka tidak tergoda melakukan pelanggaran yang dapat merugikan PAD.

Baca Juga: Lombok Wildlife Park, Wisata Edukasi dan Konservasi Satwa di Tengah Alam Tropis Lombok

“Pemprov harus meningkatkan kesejahteraan para jukir agar mereka bisa bekerja dengan tenang dan jujur,” katanya.

Lebih lanjut, anggota Komisi D DPRD DKI itu mengingatkan bahwa situasi fiskal Jakarta saat ini membutuhkan langkah-langkah inovatif dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

Dengan proyeksi APBD DKI 2026 mencapai sekitar Rp75 hingga Rp77 triliun, sektor parkir menjadi salah satu sumber yang paling realistis untuk digarap secara serius.

Judistira juga mengapresiasi langkah Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI yang telah menyegel sejumlah lokasi parkir ilegal.

Menurutnya, tindakan tersebut adalah bukti nyata bahwa DPRD berkomitmen memperbaiki tata kelola parkir di Jakarta.

Baca Juga: Trans7 Minta Maaf Usai Tayangan Xpose Uncensored Singgung Pesantren Lirboyo

Ia berharap Pemprov DKI dapat melanjutkan langkah itu dengan membangun sistem kemitraan yang melibatkan pengelola, jukir, serta unsur keamanan agar pengawasan lebih menyeluruh.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pekerja lapangan, Judistira Hermawan optimistis kebocoran pajak parkir dapat ditekan secara signifikan.

Ia percaya, kemitraan yang inklusif akan menciptakan sistem perparkiran yang transparan, tertib, dan memberikan manfaat maksimal bagi keuangan daerah serta kesejahteraan masyarakat Jakarta.***(LL)