ESENSI.TV, JAKARTA - Munculnya pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Keuangan menuai beragam reaksi dari kalangan politik maupun masyarakat.
Perubahan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa dianggap membawa konsekuensi besar, terutama dalam menjawab tekanan publik yang semakin kuat melalui aksi unjuk rasa beberapa pekan terakhir.
Momentum ini dinilai sebagai kesempatan penting bagi pemerintah untuk merumuskan ulang strategi fiskal agar lebih menyentuh persoalan nyata yang dihadapi rakyat.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai Menteri Keuangan baru dihadapkan pada pekerjaan berat sejak hari pertama menjabat.
Baca Juga: Presiden Prabowo Turun ke Badung, Pantau Langsung Dampak Banjir dan Distribusi Bantuan
Ia menekankan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keresahan publik yang semakin keras terdengar merupakan refleksi dari beban biaya hidup dan ketidakpuasan terhadap arah kebijakan fiskal selama ini.
Misbakhun menegaskan, "Kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan harus menjadi momentum untuk evaluasi kebijakan dan penyusunan ulang strategi fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial-ekonomi."
Ia menilai, wacana penurunan PPN dari 11% menjadi 10% memang bisa memberi sedikit ruang bagi konsumsi masyarakat, namun kebijakan tersebut belum cukup.
Baca Juga: Dukung Gagasan Pramono, Judistira Nilai RS Royal Batavia Cakung Wujud Pemerataan Kesehatan
Untuk itu, ia menyampaikan lima rekomendasi alternatif yang dianggap lebih tepat sasaran dalam meredam keresahan publik.
Pertama, ia menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran.
Misbakhun menyebut, kebijakan subsidi selama ini masih sering tidak tepat dan justru tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.
Baginya, menjaga keterjangkauan harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG adalah langkah paling nyata agar masyarakat kecil merasakan manfaat.
Artikel Terkait
Misbakhun Ingatkan Aksi Boikot Pajak Justru Rugikan Rakyat Kecil yang Bergantung pada Program Subsidi Negara
Misbakhun Minta Pemerintah Transparan Gunakan APBN agar Masyarakat Yakin Pajak Dipakai Tepat Sasaran
Di Tengah Gelombang Protes, Misbakhun Tegaskan Pajak Tetap Jadi Tulang Punggung Pembangunan Nasional
Komisi XI DPR RI Pastikan Awasi DJP, Misbakhun: Sistem Pajak Harus Adil dan Tidak Membebani Masyarakat
Pajak Bukan Beban! Misbakhun Soroti Peran Vitalnya untuk Sekolah Gratis, Layanan Kesehatan, dan Subsidi Rakyat