Dari Drainase ke Air Bersih, Judistira Soroti Infrastruktur Dasar Jakarta yang Perlu Akselerasi Menyeluruh

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, kembali menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap infrastruktur dasar yang selama ini menjadi tantangan utama di Jakarta.

Menurutnya, dua hal yang masih menjadi persoalan nyata di lapangan adalah sistem drainase dan cakupan air bersih perpipaan, yang keduanya saling terkait dan berdampak langsung pada kualitas hidup warga.

Dalam berbagai kegiatan resesnya di Dapil 4 Jakarta Timur, Judistira banyak menerima keluhan warga terkait saluran air tersumbat, banjir lokal, serta keterbatasan akses air bersih di permukiman padat.

Masalah ini bukan sekadar teknis, tetapi sudah menyangkut hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Baca Juga: Serangan Udara Israel Hantam Jantung Damaskus, Gedung Kemenhan Suriah Jadi Sasaran

Menurutnya, Jakarta tidak boleh hanya fokus pada proyek-proyek besar tanpa menyelesaikan problem dasar seperti pengelolaan air hujan dan distribusi air bersih.

Dua aspek ini, kata Judistira, adalah indikator utama layaknya kota layak huni dan modern.

Judistira mencatat bahwa saat ini cakupan air bersih perpipaan di Jakarta masih di angka 60 persen, artinya masih ada jutaan warga yang belum menikmati layanan tersebut.

Ia mendesak agar Perumda PAM Jaya dan Pemprov DKI mempercepat pembangunan jaringan perpipaan, terutama di wilayah yang selama ini kurang terlayani.

Baca Juga: Tren Hijab Minimalis Ala Gen Z yang Lagi Viral, Simpel, Stylish, dan Bikin Tampil Makin Fresh

Sementara itu, saluran drainase yang buruk seringkali menjadi pemicu banjir musiman, bahkan di luar musim hujan lebat.

Ia meminta agar Dinas Sumber Daya Air DKI bersama aparat wilayah dari RT hingga camat melakukan pemetaan titik rawan dan penanganan menyeluruh.

“Warga ingin lingkungan yang bersih, bebas banjir, dan punya air bersih di rumahnya. Itu dasar. Jangan ditunda,” ujar Judistira.

Ia menegaskan bahwa pembangunan kota tak boleh meninggalkan kebutuhan paling mendasar, dan menuntut sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menyusun anggaran serta pelaksanaan program-program prioritas.