Judistira Hermawan Desak PAM Jaya Percepat Perluasan Jaringan Air Perpipaan Demi Target 100 Persen 2030

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menegaskan pentingnya percepatan proyek jaringan air bersih perpipaan yang dikelola oleh Perumda PAM Jaya.

Ia menyatakan bahwa hingga pertengahan 2025, cakupan air bersih perpipaan di Jakarta baru menyentuh angka 60 persen, padahal target pemerintah adalah 100 persen pada 2030.

Judistira menilai bahwa kesenjangan 40 persen ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut, terutama di tengah tantangan perkotaan seperti kemacetan, banjir, dan krisis air tanah.

Jika tidak ada percepatan signifikan, ia khawatir target yang telah ditetapkan hanya akan menjadi slogan tanpa realisasi.

Baca Juga: Rudal Israel Diklaim Salah Sasaran, Tewaskan Anak-Anak Gaza Saat Ambil Air

“Perluasan jaringan air bersih ini harus menjadi pekerjaan prioritas PAM Jaya. Bukan hanya soal infrastruktur, tapi ini menyangkut hak dasar warga atas akses air layak konsumsi,” ujar Judistira.

Ia juga menekankan bahwa masih banyak wilayah pinggiran Jakarta dan daerah padat penduduk yang belum tersentuh jaringan air perpipaan, dan itu berpotensi menciptakan ketimpangan pelayanan.

Menurutnya, pemerintah dan PAM Jaya harus menyusun peta jalan yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan proyek ini secara bertahap, tetapi agresif.

Judistira juga meminta keterlibatan semua pihak, termasuk DPRD, untuk memastikan pengawasan anggaran, pelaksanaan teknis, serta pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur air bersih.

Baca Juga: The Forest Cisarua, Tempat Liburan Seru dengan Sensasi Glamping Nyaman di Tengah Alam Puncak

Ia menambahkan, Fraksi Golkar siap mengawal kebijakan ini dalam setiap forum penganggaran dan evaluasi kinerja.

“Target ini harus dicapai bukan hanya untuk sekadar memenuhi janji, tetapi sebagai bentuk kewajiban negara memenuhi kebutuhan dasar warganya,” ucap Judistira.

Ia mengingatkan bahwa tanpa air bersih, tantangan lain seperti kesehatan lingkungan, sanitasi, dan produktivitas masyarakat akan semakin kompleks.

Karena itu, program air bersih tidak bisa ditunda atau dilambatkan karena keterbatasan teknis atau birokrasi.