Baru 60 Persen Warga Jakarta Nikmati Air Bersih, Judistira Minta Pemerintah Tuntaskan Sisanya Hingga 2029

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyampaikan keprihatinannya atas masih rendahnya cakupan layanan air bersih perpipaan di ibu kota.

Berdasarkan data terakhir, hingga pertengahan 2025, hanya sekitar 60 persen warga Jakarta yang sudah bisa menikmati air bersih dari jaringan perpipaan resmi.

Menurut Judistira, fakta ini menunjukkan bahwa akses air bersih masih menjadi persoalan serius dan belum merata, terutama di wilayah padat penduduk yang infrastruktur airnya tertinggal.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Perumda PAM Jaya agar segera menyusun strategi percepatan untuk menuntaskan 40 persen sisanya sebelum 2029.

 Baca Juga: Brutal! Pemotor Tanpa Platdi Bengkulu Nekat Terobos Razia dan Serang Polisi dengan Sajam

“Air bersih adalah hak dasar setiap warga. Kalau hari ini masih ada yang belum terlayani, itu berarti masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan,” tegas Judistira.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Sinergi antara lembaga daerah, BUMD, serta pengawasan legislatif harus ditingkatkan agar program perluasan air bersih tidak sekadar wacana.

Menurutnya, penyediaan air bersih bukan hanya soal pembangunan jaringan pipa, tetapi juga soal keberlanjutan, kualitas layanan, dan keterjangkauan biaya.

Judistira memandang bahwa target 100 persen akses air bersih pada 2029 yang disampaikan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, adalah ambisi positif, namun butuh pengawalan ketat.

Baca Juga: Berubah Sikap, Trump Umumkan Bantuan Senjata Baru untuk Ukraina, Ancam Sanksi bagi Pembeli Minyak Rusia

Ia berharap anggaran terkait air bersih mendapat perhatian khusus dalam setiap pembahasan APBD ke depan.

Selain memperluas cakupan, Judistira juga meminta pemerintah memperhatikan wilayah-wilayah rawan krisis air bersih yang selama ini mengandalkan sumber air tanah atau sumur bor yang tidak selalu layak.

Dalam jangka panjang, menurutnya, ketergantungan pada air tanah akan menimbulkan kerusakan ekologis seperti penurunan permukaan tanah, yang dapat memperburuk banjir dan penurunan kualitas lingkungan.

“Jangan tunggu krisis baru kita bergerak. Kalau kita mau Jakarta sehat dan manusiawi, air bersih harus jadi prioritas nyata,” pungkasnya.