Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Luncurkan Program Sekolah Rakyat

Baca Juga: Gol Rogers Tak Cukup, PSG Tundukkan Villa 3-1 dalam Duel Sengit Leg Pertama

Kementerian Sosial sedang menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan para kepala daerah tersebut yang rencananya ditandatangani akhir April atau awal Mei 2025, disaksikan langsung oleh Presiden.

Tak hanya pemerintah daerah, berbagai kementerian dan lembaga pusat juga dilibatkan, termasuk Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PMK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga Kantor Staf Presiden. 

Total ada 53 titik awal pelaksanaan Sekolah Rakyat yang tersebar dari Jakarta, Bekasi, Bandung, Temanggung, hingga Papua dan Kalimantan. 

Tujuannya, setiap kabupaten/kota nantinya memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.

Baca Juga: Delegasi Israel Walk Out dari Sidang IPU ke-150, Dunia Semakin Kompak Dukung Palestina Merdeka

Gus Ipul memastikan, tenaga pengajar akan diambil dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum mendapat penempatan. 

“Kami akan mengutamakan guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan profesi tetapi belum mengajar secara formal,” jelasnya.

Dengan strategi terstruktur dan kerja sama berbagai pihak, program pengentasan kemiskinan kini tidak lagi sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang diharapkan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat kurang mampu.***(LL)