Pengetatan kebijakan ini juga menyasar mahasiswa asal Tiongkok. Menteri Luar Negeri saat itu, Marco Rubio, menyatakan bahwa pemerintah akan mencabut visa secara agresif bagi mahasiswa yang dianggap memiliki hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok atau yang mengambil studi di bidang tertentu yang dianggap strategis.
Kebijakan ini langsung menimbulkan kekhawatiran, mengingat lebih dari 275.000 mahasiswa asal Tiongkok tengah menempuh pendidikan di berbagai universitas AS.
Selain menjadi sumber pendapatan signifikan, mahasiswa internasional juga merupakan jalur utama dalam menarik talenta global, terutama di bidang teknologi.
Lynn Pasquerella, Presiden Asosiasi Perguruan Tinggi dan Universitas Amerika (AAC&U), menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan efek negatif jangka panjang.
Ia menyoroti bahwa mahasiswa internasional, terutama dari Tiongkok, kini mulai mempertimbangkan negara lain sebagai tujuan studi mereka. “Ini kerugian besar bagi kita. Kita bisa mengalami brain drain,” ujarnya.
Dengan keputusan pengadilan ini, Harvard sementara dapat bernapas lega.
Namun, dinamika antara pemerintah dan institusi pendidikan tinggi kemungkinan masih akan terus memanas, terutama terkait isu internasionalisasi pendidikan dan kebebasan akademik.***(LL)
Artikel Terkait
Bantuan Tertahan, Warga Gaza Kian Terdesak di Tengah Ancaman Lapar dan Serangan Udara Israel
Serangan Terbaru Israel di Gaza Tewaskan 30 Orang, Termasuk Jurnalis dan Pejabat Penyelamat
Brigitte Macron Dorong Wajah Suami di Vietnam, Macron: Hanya Bercanda
Jerman Ancam Tindak Keras Israel, Evaluasi Dukungan Militer akibat Krisis Gaza
Distribusi Bantuan di Gaza Ricuh Menewaskan Dua Orang, PBB Tolak Skema Israel yang Dinilai Tak Netral