ESENSI.TV, PALEMBANG - Pemerintah tengah mempersiapkan langkah besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pencetakan sawah baru seluas 150 ribu hektare di Provinsi Sumatera Selatan.
Program ambisius ini merupakan bagian dari visi besar Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mewujudkan swasembada pangan yang kokoh di Indonesia.
Namun, rencana tersebut menuai perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Wazir Noviadi.
Dalam kunjungan kerjanya ke Palembang, Noviadi mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan lahan dalam program ini.
Baca Juga: Indonesia Kirim Ratusan Atlet ke Kejuaraan Dunia Pencak Silat 2024 di Abu Dhabi
Ia mengungkapkan terkait adanya risiko munculnya pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan mengklaim tanah terlantar begitu mendengar adanya program pencetakan sawah.
"Kita harus memastikan tidak ada pihak yang tiba-tiba mematok tanah terlantar tanpa kejelasan pemilik sebelumnya," ujar politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Noviadi juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar pelaksanaan program ini berjalan optimal.
Menurutnya, setiap instansi harus bekerja secara terintegrasi, bukan bergerak sendiri-sendiri.
Baca Juga: Tak Lagi Sesuai Tanggal Lahir, DPR Dorong Notifikasi Digital Masa Berlaku SIM Untuk Permudah Warga
"Kita ini satu tim, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga instansi seperti ATR/BPN. Kerja sama yang baik menjadi kunci keberhasilan program ini," jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Komisi II DPR RI telah membentuk panitia kerja (panja) untuk menangani permasalahan terkait lahan, termasuk penertiban Hak Guna Usaha (HGU) yang sering kali menjadi sumber konflik.
Panja ini juga akan mengupayakan penyelesaian konflik lahan yang kerap terjadi di Sumatera Selatan maupun wilayah lain di Indonesia.
Noviadi berharap, melalui sinergi berbagai pihak, program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan.