180 KK Warga Dusun Sarakan Terancam Digusur, DPR Usulkan Pembangunan Kampung Nelayan  

Saan Mustopa menegaskan bahwa penggusuran tidak boleh dilakukan tanpa ada lahan pengganti bagi warga. 

Baca Juga: Terkait Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025, Ketua Banggar DPR RI: Pemerintah Punya Diskresi Atur Tarif PPN Berdasarkan Ekonomi

"Saya mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi bagi masyarakat ini. Jangan sampai mereka digusur tanpa tempat yang layak," katanya kepada media.  

Ia juga mengusulkan konsep pembangunan kampung nelayan yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

Saan bahkan menyarankan agar Dusun Sarakan dikembangkan menjadi kampung wisata mangrove dengan pengolahan produk ikan bandeng sebagai salah satu potensi ekonomi lokal.  

Dalam pandangannya, banjir rob yang terjadi setiap tahun harus diatasi melalui solusi permanen. 

Baca Juga: Gandeng Platform Digital, Kemkomdigi Siap Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis 

“Banjir rob ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Pemerintah pusat dan daerah harus segera berkolaborasi untuk menciptakan langkah nyata demi kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkasnya.  

Melalui kolaborasi semua pihak, warga Dusun Sarakan berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih stabil dan masa depan yang lebih cerah tanpa ancaman penggusuran.***(LL)