Soal Rencana Penghapusan Subsidi BBM untuk Ojol DPR, Kebijakan Berbahaya dan Rentan Gejolak

Baca Juga: Remaja 14 Tahun Diduga Menghilangkan Nyawa Ayah dan Nenek di Jakarta Selatan, Polisi Dalami Motif dan Tes Urine

Menanggapi polemik ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak dalam merumuskan kebijakan terkait subsidi BBM.

Ia menilai kebijakan ini berisiko memicu gejolak sosial dan ekonomi jika tidak dirancang dengan matang.  

“Penghapusan subsidi untuk ojol sangat berbahaya. Jangan sampai kebijakan ini diputuskan secara serampangan, karena dapat memicu demonstrasi besar-besaran yang berdampak serius pada stabilitas ekonomi dan politik,” ujar Mufti.  

Ia juga menyoroti ketidakjelasan pemerintah dalam merancang skema subsidi BBM yang baru. 

Baca Juga: Terkait Polisi Tembak Siswa SMKN 4 hingga Tewas, DPR Desak Evaluasi Kapolrestabes Semarang  

Menurutnya, kegamangan dalam menentukan mekanisme penyaluran subsidi membuka peluang penyelewengan yang dapat merugikan negara. 

"Subsidi ini harus tepat sasaran dan berpihak kepada kelompok rentan seperti pengemudi ojol. Jangan sampai ada kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak," tambahnya.  

Mufti juga mengkritik pendekatan pemerintah yang dianggap hanya berorientasi pada pencitraan tanpa solusi konkret. 

“Masyarakat, khususnya pengemudi ojol, sudah terlalu sering menjadi korban kebijakan setengah hati. Dengarkan keluhan mereka, jangan hanya mencari keuntungan politik,” tegasnya.  

Ia mendesak pemerintah untuk meninjau ulang rencana ini dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Baca Juga: Kejagung Periksa Saksi Baru dalam Kasus Korupsi Importasi Gula yang Libatkan TTL

“Subsidi BBM adalah isu krusial yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa kebijakan ini benar-benar bernilai guna, bukan sekadar eksperimen,” pungkasnya.***(LL)