ESENSI.TV, NASIONAL - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025 yang direncanakan pemerintah diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat Indonesia memperoleh akses makanan bergizi dengan mudah.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kini tengah mempersiapkan sejumlah langkah untuk kelancaran program ini, termasuk penguatan tata kelola pengadaan dan pengembangan kompetensi bagi pelaku usaha.
Persiapan tersebut mencakup penyusunan petunjuk teknis, tata kelola pengadaan yang transparan, serta pelatihan intensif bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku usaha lainnya yang berperan sebagai penyedia pasokan pangan.
Baca Juga: Skandal Gratifikasi Gubernur Bengkulu, Uang Rakyat Diduga untuk Pilkada 2024
Salah satu bagian penting dalam persiapan ini adalah mendampingi pelaku usaha agar mereka dapat terlibat dalam sistem pengadaan secara efektif, termasuk melalui coaching clinic yang fokus pada pendaftaran dan penggunaan e-catalogue.
LKPP juga menargetkan untuk melibatkan lebih banyak koperasi dan UMKM dalam program ini, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh sektor ini dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Menurut Sarah Sadiqa, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, upaya untuk mempersiapkan pelaku usaha sudah dimulai dengan pelatihan kepada 900 peserta yang akan terlibat dalam pengadaan pangan untuk program MBG.
Baca Juga: Terjerat Kasus Korupsi, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Terjaring OTT KPK
“Kami menargetkan 3.000 pelaku usaha yang terlatih dan siap terlibat dalam pengadaan. Pelatihan dilakukan secara serentak untuk memastikan koperasi, BUMDes, dan organisasi lainnya dapat berpartisipasi melalui sistem e-catalogue,” kata Sarah.
Pelatihan ini juga memberi pemahaman praktis mengenai sistem pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan, termasuk onboarding pelaku usaha langsung ke dalam sistem.
Program MBG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi positif, terutama bagi pelaku UMKM dan BUMDes.
Penelitian yang dilakukan oleh INDEF menunjukkan bahwa program serupa sebelumnya mampu meningkatkan pendapatan bersih UMKM sebesar 33,68% per bulan, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal dalam pengadaan pangan, program ini diharapkan dapat menciptakan pasar baru bagi produk-produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM, koperasi, dan BUMDes.
Artikel Terkait
RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik Bukti Dukungan LKPP bagi Pelaku UMK-Koperasi
Kemenperin Targetkan 2 Juta Produk IKM Masuk E-Katalog LKPP
Tingkatkan Kualitas Barang/Jasa, Ini Pentingnya Peraturan LKPP
Terkait Kasus Penembakan Polisi, Komisi III DPR RI Rencanakan Kunjungan ke Solok Selatan Tekankan Evaluasi Penggunaan Senjata
Tren Impor Ilegal Semakin Marak, DPR Usulkan Pembentukan Panja untuk Perkuat Penegakan Hukum