Deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut menjadi indikator lain yang mengkhawatirkan.
"Deflasi menunjukkan rendahnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dalam situasi ini, menaikkan PPN hanya akan memperburuk keadaan karena masyarakat semakin mengurangi pengeluaran," katanya.
Hendry mengusulkan agar pemerintah mengeksplorasi opsi lain untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat.
"Ada langkah lain yang lebih bijak, seperti optimalisasi pajak penghasilan dari sektor yang masih stabil, atau memaksimalkan penerimaan dari ekspor dan sektor tambang. Pendekatan ini lebih berimbang tanpa memukul daya beli masyarakat," sarannya.
Baca Juga: Letusan Gunung Lewotobi Laki-laki Timbulkan Lava Pijar, Status Awas Ditetapkan di Flores Timur
Ia juga mengingatkan tentang dampak kenaikan PPN terhadap sektor swasta. Dengan biaya produksi yang naik, perusahaan harus memilih antara menaikkan harga barang atau menekan margin keuntungan.
Pilihan ini dapat mengurangi investasi dan menyusutkan lapangan kerja dalam jangka panjang.
Sebagai penutup, Hendry mengingatkan pemerintah untuk menunda kenaikan PPN demi mencegah krisis ekonomi yang lebih dalam.
"Saat daya beli masyarakat masih lemah, kebijakan seperti ini harus ditahan. Banyak cara lain yang lebih minim risiko untuk meningkatkan pendapatan negara," pungkasnya.***(LL)
Artikel Terkait
DPR Pertanyakan Profesionalisme Kejagung dalam Kasus Korupsi Tom Lembong, Khawatir Ada Nuansa Politis
DPR Apresiasi Upaya Pertamina Hulu Mahakam Tingkatkan Produksi di Tengah Tantangan Infrastruktur Blok Mahakam
Transaksi Judol di Indonesia Tembus Rp327 Triliun, DPR Dorong Penetapan Status Darurat Nasional
Cuaca Ekstrem Jadi Ancaman Serius, DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Mitigasi Bencana dan Revisi Regulasi
Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test untuk Seleksi Pimpinan dan Dewas KPK