Cuaca Ekstrem Jadi Ancaman Serius, DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Mitigasi Bencana dan Revisi Regulasi  

ESENSI.TV, JAKARTA - Indonesia, sebagai negara yang berada di kawasan ring of fire memang cukup rentan terhadap berbagai jenis bencana alam.

Selain risiko bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi, Indonesia juga menghadapi tantangan besar akibat ancaman cuaca ekstrem yang kian sering terjadi.

Belakangan ini, ancaman cuaca ekstrem menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak yang tidak kalah besar dibandingkan bencana geologis.

Baca Juga: Transaksi Judol di Indonesia Tembus Rp327 Triliun, DPR Dorong Penetapan Status Darurat Nasional

Untuk itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), agar memperkuat langkah-langkah mitigasi bencana secara serius dan menyeluruh. 

"Kami ingin pemerintah melalui BNPB meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan lainnya untuk memperkuat pelaksanaan mitigasi bencana," ujarnya dalam keterangan pers, dikutip pada Senin, 18 November 2024.

Lebih lanjut, Fikri menyoroti alokasi anggaran bencana yang selama ini lebih banyak difokuskan pada Dana Siap Pakai (DSP) atau dana darurat yang hanya digunakan setelah bencana terjadi.

Baca Juga: Usai Sukses Jalankan Diplomasi di Peru, Presiden Prabowo Subianto Hadiri KTT G20 di Brasil 

"Mitigasi bencana ini belum terasa optimal karena anggaran yang besar justru terfokus pada dana darurat. Kami berharap BNPB dapat memperkuat perannya dengan meningkatkan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait," kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini.

Dia juga meminta BNPB lebih proaktif menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka penguatan mitigasi bencana. 

Salah satu langkah yang ditekankan adalah pentingnya sosialisasi dan edukasi masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi bencana. 

"Edukasi ini penting agar masyarakat lebih waspada, sehingga risiko dan dampak korban jiwa bisa diminimalisir saat bencana terjadi," tambahnya.

Baca Juga: Pidato Tegas Prabowo Subianto, Soroti Peran APEC dalam Menghadapi Tantangan Global pada Dialog Informal di Peru

Selain itu, Fikri mengusulkan perlunya revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana untuk mengakomodasi tantangan yang semakin kompleks.