12 Desa di Indonesia Diakui UNESCO sebagai Komunitas Siaga Tsunami

ESENSI.TV, NASIONAL - Sebanyak 12 desa di Indonesia telah diakui oleh UNESCO sebagai komunitas yang kompeten dalam menghadapi ancaman tsunami. 

Pengakuan ini diberikan melalui sertifikasi “Tsunami Ready Community” oleh Komisi Oseanografi Antarpemerintah (IOC) UNESCO, sebuah prestasi yang menunjukkan kesiapsiagaan tinggi masyarakat pesisir Indonesia dalam menghadapi potensi bencana.

Penghargaan ini dijadwalkan akan diserahkan secara resmi pada sesi khusus Forum Second Global Tsunami Symposium di Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada 12 November 2024.

Baca Juga: Ammar Zoni Kecewa: Hukuman Penjara Kasus Narkoba Diperberat Jadi 4 Tahun, Denda Rp800 Juta

Ketua Kelompok Kerja Mitigasi Tsunami untuk Kawasan Samudera Hindia dan Pasifik BMKG, Suci Dewi Anugrah, menyebutkan bahwa desa-desa yang menerima pengakuan ini telah berusaha keras memenuhi sejumlah indikator kesiapan. 

“Pengakuan ini sangat membanggakan, karena menambah jumlah desa Indonesia yang bergabung dalam komunitas Tsunami Ready UNESCO. Dalam agenda kali ini, terdapat 12 desa yang mendapat pengakuan tersebut,” ungkap Suci.

Beberapa desa yang diakui, antara lain, adalah Desa Pangastulan di Kabupaten Buleleng, Bali, yang berada di bawah ancaman tsunami dari Laut Utara Bali, Desa Galala dan Desa Hative Kecil di Kota Ambon, Maluku, yang pernah mengalami tsunami pada 1950, serta Desa Sidaurip di Cilacap, Jawa Tengah, yang terletak di kawasan megathrust selatan Jawa Tengah.

Baca Juga: Sambutan Meriah Diaspora Indonesia Saat Kedatangan Presiden Prabowo di Washington DC

Selain itu, empat kelurahan di pesisir Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, yaitu Tirtohargo, Parangtritis, Poncosari, dan Gadingsari, juga masuk dalam daftar.

Suci Dewi menjelaskan, untuk memperoleh status Tsunami Ready Community dari UNESCO, desa-desa ini harus memenuhi 12 indikator yang terbagi dalam tiga komponen utama, yaitu penilaian (assesment), kesiapsiagaan (preparedness), dan respons (response). 

Di antara indikator utama tersebut, desa harus memiliki peta zona rawan tsunami yang terperinci, inventarisasi jumlah dan sebaran penduduk di wilayah berisiko, serta fasilitas informasi evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu keselamatan.

Pendampingan intensif dari BMKG sebagai verifikator, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga swasta, juga turut berperan penting dalam membantu desa-desa ini memenuhi persyaratan ketat yang ditetapkan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tiba di Washington DC, Bersiap Temui Presiden Joe Biden di Gedung Putih  

Dengan tambahan 12 desa baru ini, kini Indonesia memiliki total 22 desa yang diakui sebagai komunitas siaga tsunami oleh UNESCO.