Rajiv berharap agar kebijakan ini segera diterapkan secara efektif sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh para petani dan nelayan yang berjuang demi menjaga pasokan pangan bagi masyarakat.
Dukungan ini, lanjutnya, sangat diperlukan agar sektor pertanian dan kelautan dapat terus bertahan dan berkembang di tengah tantangan global.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa rencana penghapusan utang ini akan mencakup lebih dari enam juta petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengalami kredit macet di sektor perbankan.
Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden yang mengatur penghapusan utang bagi kelompok yang paling terdampak.
Baca Juga: Letusan Dahsyat Gunung Lewotobi Laki-Laki Renggut Korban Jiwa dan Rusak Pemukiman di Flores Timur
Prabowo berharap kebijakan ini dapat membuka kembali akses keuangan bagi para petani, nelayan, dan UMKM untuk kembali memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa rencana penghapusan utang ini akan dibahas lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait.
Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret untuk membantu petani dan nelayan kecil bangkit dan mengatasi tantangan yang selama ini mereka hadapi dalam sektor pertanian dan kelautan.***(LL)
Artikel Terkait
DPR RI Hentikan Fasilitas Rumah Dinas, Ganti dengan Tunjangan Perumahan bagi Anggota Periode 2024-2029
Sekjen DPR: Tunjangan Perumahan Anggota DPR RI 2024-2029 Masih Dikaji, Mengikuti Harga Sewa Pasar
Pengamanan Ketat Unjuk Rasa di Gedung DPR RI dan Patung Kuda, Ribuan Personel Diterjunkan
DPR RI Minta Penjelasan Kemenkes Terkait PHK Massal di KTKI, Soroti Transparansi dan Keadilan
DPR RI Tuntut Klarifikasi Meta Terkait Penghapusan Konten Pro-Palestina di Indonesia