Pentingnya Pengawasan Dana Desa, DPR Desak Sistem yang Lebih Ketat  

Lasarus juga menyoroti banyaknya kasus hukum yang menimpa para kepala desa akibat salah kelola Dana Desa. 

Banyak di antara mereka yang terlibat dalam kasus hukum karena kurang memahami cara penggunaan keuangan negara, dan ini, menurut Lasarus, menunjukkan perlunya pengawasan lebih intensif serta edukasi yang lebih baik bagi aparatur desa. 

“Sering kali kepala desa menghadapi masalah hukum hanya karena mereka kurang memahami penggunaan anggaran. Sistem pengawasan yang kuat dan edukasi mengenai keuangan negara perlu menjadi prioritas,” katanya.

Selain pengawasan, Lasarus juga menyinggung pentingnya mengukur hasil nyata dari penggunaan Dana Desa. 

Baca Juga: Langkah Berani Prabowo-Gibran, Kemenkumham Dipecah Jadi Tiga, Apa Dampaknya?

Ia menegaskan bahwa dana yang disalurkan harus bisa membawa kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

“Kami ingin melihat pengaruh positif dari Dana Desa yang memang bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Lasarus mengajak semua pihak untuk memastikan Dana Desa digunakan secara transparan dan akuntabel, tanpa adanya intervensi politik.

Ia berharap pengawasan Dana Desa ke depannya bisa lebih tegas, sehingga alokasi dana ini dapat benar-benar meningkatkan taraf hidup di desa-desa dan mewujudkan pembangunan yang merata di Indonesia.***(LL)