Cetak Sawah Baru 3 Juta Hektare, Strategi Indonesia Tingkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa  

ESENSI.TV, NASIONAL - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian tengah mempercepat program cetak sawah baru seluas 3 juta hektare guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengatasi dampak dari perubahan global yang semakin kompleks. 

Program ini dinilai mendesak, mengingat pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang pesat dan tekanan terhadap lahan pertanian yang makin terbatas akibat urbanisasi dan pengembangan kawasan industri. 

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa cetak sawah baru bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari strategi besar yang sangat penting bagi masa depan sektor pangan Indonesia.

Baca Juga: Dua pegawai KPK absen dalam pemeriksaan terkait pertemuan Alexander Marwata dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta

"Program cetak sawah baru ini merupakan bagian dari kebijakan strategis dalam menghadapi potensi krisis pangan global dan menjaga stabilitas pangan di Indonesia," ujar Sudaryono dalam pernyataannya pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Ia menekankan bahwa proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 330 juta pada 2050 akan berdampak signifikan terhadap permintaan pangan. 

"Dengan bertambahnya jumlah penduduk, otomatis kebutuhan pangan kita juga melonjak," tambahnya.

Sudaryono menjelaskan bahwa keterbatasan lahan pertanian yang semakin diperparah oleh alih fungsi lahan menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan di Indonesia. 

Baca Juga: Di Tengah Alam Magelang, Prabowo Beri Arahan Penting untuk Masa Depan Kabinetnya

Banyak lahan subur yang selama ini digunakan untuk pertanian telah berubah menjadi kawasan perumahan dan industri, menekan luas area untuk produksi bahan pangan utama, terutama beras. 

Oleh karena itu, cetak sawah menjadi solusi penting untuk meningkatkan area produksi pangan dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan pada impor.

"Menambah lahan sawah sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi beras, karena ini adalah komoditas pokok masyarakat," jelasnya. 

Program ini juga berangkat dari kondisi ketidakpastian ekonomi global yang turut berimbas pada sektor pangan, seperti perubahan iklim dan gangguan pasokan pangan internasional akibat konflik, termasuk perang Rusia-Ukraina. 

Baca Juga: KPU DKI Jakarta Siapkan Layanan Khusus untuk Pemilih Difabel di Pilkada 2024