Pemindahan ASN ke IKN Resmi Dimulai Januari 2025, Pemerintah Siapkan Insentif dan Fasilitas Penunjang

ESENSI.TV, NASIONAL - Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akhirnya dipastikan akan terlaksana pada awal Januari 2025. 

Kepastian tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas. 

Proses ini menandai langkah konkret pemerintah dalam upaya percepatan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke wilayah baru, IKN.

 Baca Juga: Bangkit dari Ketertinggalan, Dina Rulina Wakil Jawa Barat Raih Emas di Debut Cabor Para-Tenis Meja Peparnas XVII

Menurut Abdullah Azwar Anas, instruksi mengenai pemindahan ASN ke IKN diterimanya langsung dari Presiden Joko Widodo. 

"Kemarin saya sudah mendapatkan perintah. Tadi malam, Presiden memberikan arahan langsung bahwa ASN akan pindah ke IKN pada bulan Januari," jelas Anas, dikutip pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Pernyataan ini menjadi jawaban dari berbagai spekulasi mengenai waktu pemindahan ASN yang sempat mengalami beberapa penundaan. 

Sebelumnya, pemindahan ASN dijadwalkan lebih awal, namun pelaksanaannya mundur untuk memastikan seluruh persiapan terkait infrastruktur dan fasilitas di IKN benar-benar matang.

 Baca Juga: Polda Metro Jaya Buru Influencer Katak Bizher Terkait Promosi Judol via Live Streaming dari Luar Negeri

Terkait dengan kesiapan pemindahan, Anas menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema dan strategi untuk memastikan kelancaran proses tersebut. 

Termasuk dalam persiapan ini adalah penyediaan insentif khusus bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN. 

"Kami sedang menyusun skema pemberangkatan dan menyiapkan insentif serta keperluan lainnya agar proses ini berjalan lancar," ujar Anas.

Pemindahan ini direncanakan akan melibatkan sekitar 4.900 ASN. Sebanyak 3.200 ASN yang belum berkeluarga serta 1.700 ASN yang sudah berkeluarga akan menjadi bagian dari tahap awal pemindahan ke IKN. 

 Baca Juga: Menko Polhukam Dorong ASEAN Perkuat Kerja Sama untuk Atasi Perdagangan Orang dan Penipuan Daring