Ia mengingatkan agar seluruh personel tidak terlibat dalam politik praktis atau menunjukkan keberpihakan pada pihak manapun selama proses Pilkada berlangsung.
“Anggota Polri harus netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kita juga perlu memahami situasi politik agar selalu siap mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul,” tambahnya.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya langkah-langkah pencegahan dan sinergi dengan berbagai instansi untuk memperkuat pengamanan dan mengantisipasi terjadinya ancaman nyata.
Baca Juga: Mimpi Joni Terwujud, Pahlawan Cilik yang Panjat Tiang Bendera, Kini Resmi Jadi Bintara TNI AD
Dengan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan pengamanan selama Pilkada dapat berjalan efektif dan efisien, serta mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) yang kondusif.
Di tempat terpisah, Brigjen Pol Waris Agono, Komandan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri yang juga bertindak sebagai Kasatgas Tindak OMB, menyebutkan bahwa Korbrimob telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif terhadap potensi ancaman yang mungkin terjadi selama Pilkada.
“Kami memperkirakan akan ada ancaman seperti konflik sosial berupa aksi unjuk rasa. Selain itu, menjelang akhir tahun, akan ada perubahan musim dari kemarau ke penghujan yang dapat meningkatkan risiko bencana banjir. Untuk itu, kami sudah menyiapkan Subsatgas SAR sebagai antisipasi,” ungkap Waris.
Baca Juga: Satgassus Polri Laporan Kinerja 2024: Fokus pada Pencegahan Korupsi di Empat Sektor Utama
Waris menambahkan, jika terjadi aksi massa yang berujung anarkis, maka Korbrimob akan menurunkan Detasemen Anti Anarkis untuk meredam situasi dan melakukan tindakan tegas.
Setelah situasi terkendali, proses pemulihan akan dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait untuk memastikan keamanan dan ketertiban pulih seperti semula.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah dipersiapkan, Korbrimob Polri berkomitmen untuk memberikan pengamanan maksimal selama Pilkada Serentak 2024.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Lepas Nyamuk Aedes Aegypti Berwolbachia untuk Pengendalian DBD
Upaya ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan aman, sehingga setiap tahapan pemilu dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya gangguan keamanan yang berarti.***(LL)
Artikel Terkait
Pengamanan Ketat untuk Pilkada 2024: KPU DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya Bersinergi
Pilkada Serentak 2024: 37 Paslon Tunggal Siap Bertarung Melawan Kotak Kosong
Bawaslu Antisipasi Kampanye Dini di Masa Jeda Sebelum Tahapan Resmi Pilkada 2024
KPU Kabupaten Pasuruan Tetapkan 1,2 Juta Pemilih dalam Pilkada Serentak 2024
Kemenkumham Dorong Pemilih Pemula Berpartisipasi Aktif dalam Pilkada 2024 melalui Deklarasi Pilkada