ESENSI.TV, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur baru-baru ini melaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) untuk perpanjangan masa jabatan penjabat sementara (Pj) Bupati dan penjabat (Pj) lainnya.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi ini, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya pemerintah, terutama selama masa kampanye pemilihan umum.
“Kami pastikan tidak ada aset, sumber daya manusia, program, atau anggaran yang digunakan untuk kepentingan politik. Masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para Pj dalam melaksanakan tugas mereka," ungkap Adhy.
Baca Juga: KPU Kabupaten Pasuruan Tetapkan 1,2 Juta Pemilih dalam Pilkada Serentak 2024
Dalam konteks pemilihan umum yang akan datang, Adhy menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus tetap memantau kinerja pejabat daerah.
“Pada fase-fase tertentu seperti masa kampanye, kita harus memonitor situasi. Namun, kita juga harus berkoordinasi dengan OPD untuk memastikan tugas dan target tetap berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Lebih lanjut, Adhy mengakui bahwa perubahan jabatan di tingkat daerah dapat mempengaruhi kinerja pembangunan.
Namun, ia yakin bahwa situasi ini telah dipetakan dengan baik oleh pemerintah provinsi.
“Kami telah memetakan segala sesuatunya. Memang sulit untuk menghadiri semua kegiatan yang memerlukan kehadiran pimpinan, tetapi kami optimis pembangunan akan tetap berjalan,” ungkapnya.
Kinerja Pj Gubernur, menurut Adhy, sangat bergantung pada para kepala OPD yang ada.
“Kami menyadari bahwa kinerja kami sebagai Pj Gubernur sangat tergantung pada dukungan dari kepala OPD,” ujarnya.
Baca Juga: Bawaslu Antisipasi Kampanye Dini di Masa Jeda Sebelum Tahapan Resmi Pilkada 2024
Pada kesempatan ini, delapan Pj Bupati juga menerima SK perpanjangan masa jabatan dari Kementerian Dalam Negeri.
Para pejabat yang diangkat mencakup Tontro Pahlawanto (Pj. Bupati Madiun), Ugas Irwanto (Pj. Bupati Probolinggo), Arief Moelia Edie (Pj. Bupati Bangkalan), dan lainnya.
Artikel Terkait
Simulasi Pemilihan PDIP untuk Gubernur DKI Jakarta dengan Ahok
Parah! Mantan Gubernur Malut Gelontorkan Rp3 Miliar untuk "Hiburan"
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Dinilai Rentan Terhadap Isu SARA, Bawaslu Identifikasi Berbagai Kerawanan
Terjadi Hambatan Teknis di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Pj Gubernur Sumut Sampaikan Permohonan Maaf
Ribuan Personel Gabungan Amankan Pengundian Nomor Urut Calon Gubernur DKI Jakarta