Bagja menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat untuk sarana dan prasarana penunjang pengamanan.
Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai aspek keamanan, termasuk pembelian peralatan baru, pelatihan petugas, dan peningkatan fasilitas pengamanan.
Bawaslu juga mengimplementasikan strategi pengawasan yang lebih baik melalui integrasi data dan sistem informasi.
Baca Juga: MTQN ke-30 Resmi Dibuka, Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Perangi Hoaks
Ini mencakup penyusunan dan penerapan Peraturan Bawaslu serta kebijakan lain yang relevan untuk setiap tahapan pemilihan.
Fungsi pencegahan dan pengawasan partisipatif ditingkatkan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, termasuk masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya.
Dalam hal penanganan pelanggaran dan sengketa, Bawaslu berfokus pada proses yang efektif dan efisien.
Pengawasan dilakukan secara intensif, dan setiap kasus pelanggaran diatasi dengan pendekatan yang adaptif terhadap sistem informasi yang ada.
Baca Juga: KPU Pertimbangkan Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024
Ini memastikan bahwa setiap pelanggaran atau sengketa diselesaikan dengan adil dan cepat.
Dengan berbagai langkah ini, Bawaslu berkomitmen untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan transparan, serta melindungi integritas pemilihan dari berbagai ancaman.***(LL)
Artikel Terkait
Bawaslu Rancang Aplikasi Rekrutmen, Targetnya Pengawas Pemilu Sehat dan Tidak Terkait Parpol
Bawaslu Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Pemilu KPU di Sulteng
Bawaslu: Dugaan Penggelembungan Suara 02 di Sirekap Tidak Penuhi Unsur Materiil
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Dinilai Rentan Terhadap Isu SARA, Bawaslu Identifikasi Berbagai Kerawanan
Bawaslu Identifikasi Lima Provinsi dengan Kerawanan Tinggi dalam Pilkada 2024