Namun, meskipun perempuan menunjukkan partisipasi yang tinggi, mereka juga menghadapi berbagai tantangan dalam politik.
Titi Anggraini menyoroti beban ganda yang dihadapi oleh perempuan, seperti tanggung jawab rumah tangga yang membuat mereka terkucilkan dari akses informasi yang lengkap tentang kepemiluan.
"Ketika informasi dan pendidikan kepemiluan tidak disampaikan secara aksesibel dan komprehensif, perempuan semakin tereksklusi," tambahnya.
Baca Juga: Ribuan Warga Sumatera Utara Sambut Meriah Pembukaan PON XXI/2024 di Stadion Baharoedin Siregar
Selain tantangan akses informasi, perempuan juga lebih rentan dieksploitasi karena adanya relasi kuasa yang bersifat patriarkal.
Relasi ini menciptakan situasi di mana pilihan perempuan sering kali dipaksakan oleh pihak-pihak yang memiliki kuasa lebih besar.
"Relasi patriarkal menyebabkan pemaksaan pilihan kepada perempuan, terutama anak perempuan, sehingga mereka lebih rentan dieksploitasi," tutup Titi.
Pentingnya memperhatikan kondisi ini menjadi refleksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses demokrasi, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan organisasi masyarakat sipil.
Baca Juga: Groundbreaking Kedelapan IKN Siap Libatkan Investor Asing dari China dan Australia
Mereka perlu lebih aktif dalam memastikan pendidikan politik yang inklusif dan memastikan hak perempuan dalam memilih dijaga dari segala bentuk manipulasi atau eksploitasi.
Dengan demikian, pemilih perempuan dapat berperan lebih aktif dan independen dalam menentukan arah masa depan bangsa.***(LL)
Artikel Terkait
Perludem: MK Tak Mungkin Ubah Sistem Pemilu
Perludem Usul ke MK Ambang Batas Parlemen Jadi 1%
4.716 Personel Gabungan Amankan Unjuk Rasa di DPR dan KPU RI
KPU Tegaskan Menteri Peserta Pilkada 2024 Harus Cuti, Mundur Diserahkan ke Presiden
KPU Pertimbangkan Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024