Bupati Toba Ungkap Strategi Pembangunan Lima Tahun ke Depan, dari Infrastruktur Merata hingga Sertifikat Tanah Digital

ESENSI.TV, TOBA - Bupati Toba Effendi Napitupulu mengungkapkan arah pembangunan lima tahun ke depan dengan tegas dan menyeluruh, menyikapi tantangan ekonomi global hingga pemangkasan anggaran dari pusat. 

Dalam wawancara eksklusif, ia menjelaskan strategi peningkatan ekonomi, sinergi pusat-daerah, kolaborasi lintas sektor, hingga langkah konkret menangani masalah tanah dan hukum di Kabupaten Toba.

Usai dilantik pada 20 Februari 2025 bersama Wakil Bupati, Effendi menyatakan bahwa pemerintahannya langsung menyusun rencana awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Perda. 

Baca Juga: Crystal Palace Tahan Imbang Arsenal, Harapan Juara The Gunners Kian Menipis

RPJMD ini mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 dan Inmendagri 02 Tahun 2025. Visi utama yang diusung adalah Toba Mantap 2029, dengan misi besar: "Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya, dan Berkesinambungan Pembangunannya."

Program Prioritas dan Strategi Ekonomi

Bupati Toba Effendi Napitupulu bersama Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution.

Dalam menjawab dampak ekonomi global dan nasional terhadap masyarakat Toba, Effendi menegaskan pentingnya penyesuaian rencana pembangunan nasional hingga ke level daerah. 

Ia menyebutkan, strategi ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, mengurangi inflasi, mengurangi angka kemiskinan, menekan stunting, dan menciptakan lapangan kerja.

Langkah-langkah tersebut dituangkan ke dalam program prioritas seperti peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur berkualitas dan merata, hingga pelatihan ekonomi bagi masyarakat. 

Baca Juga: Kesempatan Emas Berkarier di Perum DAMRI untuk Lulusan SMA/SMK, Cek Syarat dan Cara Daftarnya!

Seluruhnya ditopang oleh pemanfaatan potensi lokal, budaya, dan kearifan lokal yang dioptimalkan sebagai kekuatan daerah.

Ia menambahkan, bahwa semua program pembangunan wajib, baik yang dasar maupun pilihan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan kawasan permukiman, dibagi habis ke dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD agar pelaksanaan program lebih fokus dan terukur.

Kualitas Hidup dan Lingkungan