Anggaran Ditekan, Hasan Nasbi: Efisiensi Ini Tidak Sentuh Layanan Publik

ESENSI.TV, NASIONAL - Pemerintah memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tidak akan berdampak pada layanan publik dan bantuan sosial. 

Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa penghematan yang dilakukan kementerian dan lembaga pemerintah hanya menyasar program-program yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat luas. 

Pernyataan ini merespons kekhawatiran publik terkait kebijakan efisiensi yang diterapkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Baca Juga: Kebijakan Pemangkasan Bantuan Luar Negeri AS di Bawah Trump Ancam Penanggulangan Kelaparan Global

Layanan Publik dan Bantuan Sosial Tak Tersentuh Efisiensi

Menurut Hasan, arahan Presiden sangat jelas, bahwa program yang menyangkut kepentingan publik, seperti subsidi layanan masyarakat (public service obligation/PSO), pembayaran gaji pegawai, serta penyaluran bantuan sosial, tidak akan terkena pemangkasan anggaran.

"Presiden menekankan bahwa efisiensi ini tidak menyentuh layanan utama masyarakat. Subsidi layanan publik, pembayaran gaji pegawai negeri, serta bantuan sosial tetap berjalan seperti biasa," ujarnya, dikutip pada Sabtu, 8 Februari 2025.

Ia menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga akan menyesuaikan langkah efisiensi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

Penghematan dilakukan secara selektif, sehingga tidak mengganggu pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga: Perjalanan Inspiratif Sirilus Siko, dari Karier Sebagai Kurir Hingga Sukses Masuk Tim Nasional Sepak Bola Amputasi

Fokus Efisiensi Perjalanan Dinas dan Acara Seremonial

Hasan juga menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran lebih diarahkan pada pengurangan biaya perjalanan dinas, acara seremonial, serta program-program lain yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Perjalanan ke luar negeri akan diminimalkan, begitu juga dengan acara seremonial dan perjalanan dinas lainnya. Tapi untuk layanan publik, subsidi, dan gaji pegawai tetap aman," jelasnya.