Misbakhun Ingatkan Aksi Boikot Pajak Justru Rugikan Rakyat Kecil yang Bergantung pada Program Subsidi Negara

Baca Juga: Bukan Ijazah, Ini Keterampilan yang Paling Dicari Perusahaan dari Gen Z

“Pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik dan memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran. Itu yang akan membuat masyarakat semakin percaya untuk taat membayar pajak,” tambah politisi Partai Golkar tersebut.

Lebih jauh, Misbakhun menegaskan bahwa Komisi XI DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja otoritas fiskal, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tujuannya agar sistem perpajakan di Indonesia dapat berjalan lebih adil, modern, serta mampu meningkatkan kepatuhan tanpa memberikan beban berlebih pada masyarakat kecil.

Dengan begitu, keberlangsungan pembangunan nasional dapat terjaga sekaligus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan rakyat.*** (LL)