Misbakhun Tegaskan Komitmen DPR Awasi Stabilitas Sistem Keuangan dalam Pembahasan Anggaran OJK 2026

ESENSI.TV, JAKARTA - Komisi XI DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, dan turut menghadirkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, beserta jajaran.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya komitmen DPR dalam memastikan pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Baca Juga: Tekanan Publik Berbuah Hasil, DPR Pangkas Fasilitas dan Stop Hak Keuangan Anggota Dinonaktifkan

Pengawasan terhadap Anggaran OJK 2026

Misbakhun menjelaskan bahwa pembahasan RKA OJK tahun 2026 tidak hanya berfokus pada jumlah anggaran yang diajukan, tetapi juga mencermati efektivitas program kerja yang dirancang lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut.

Menurutnya, DPR memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan anggaran yang diberikan benar-benar digunakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung industri jasa keuangan, serta melindungi kepentingan masyarakat luas.

Ia juga menekankan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga independen seperti OJK.

Misbakhun menilai bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.

Baca Juga: Cara Mengatasi Sariawan Paling Ampuh yang Bisa Dilakukan di Rumah

Fokus pada Efektivitas dan Transparansi

Lebih lanjut, Misbakhun meminta agar OJK memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait prioritas program kerja yang akan dijalankan pada 2026.

Hal ini, kata dia, penting agar DPR dapat mengukur sejauh mana anggaran yang disetujui mampu mendukung efektivitas pengawasan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, hingga lembaga keuangan non-bank lainnya.

Misbakhun juga menyinggung perlunya strategi yang terukur dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan di dalam negeri.