Dorong Transparansi, Misbakhun Minta OJK Lebih Terbuka Soal Prioritas Program Kerja Tahun 2026

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan perlunya keterbukaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjabarkan arah kebijakan serta prioritas program kerja tahun 2026.

Ia menilai bahwa lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut harus memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai fokus anggaran agar publik memahami tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Misbakhun, sikap transparan akan memperkuat legitimasi OJK dalam menjalankan tugasnya serta memudahkan DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh.

Baca Juga: Serangan Israel Terus Berlanjut, Ratusan Ribu Warga Palestina Dilanda Kelaparan Parah

Transparansi Sebagai Kunci Kepercayaan Publik

Dalam keterangannya, Misbakhun menegaskan bahwa transparansi bukan hanya soal pelaporan formal, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban lembaga negara kepada masyarakat luas.

Ia menyoroti pentingnya penyampaian detail prioritas program OJK, seperti peningkatan pengawasan sektor perbankan, perlindungan konsumen jasa keuangan, hingga pengembangan ekonomi digital.

Dengan keterbukaan itu, publik akan lebih memahami arah kebijakan OJK serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan di sektor keuangan.

Misbakhun menambahkan bahwa keterbukaan informasi juga akan meningkatkan akuntabilitas anggaran, sehingga penggunaan dana benar-benar tepat sasaran dan berkontribusi nyata bagi stabilitas sistem keuangan nasional.

Baca Juga: Inspirasi Ide Outfit Kondangan untuk Gen Z yang Bikin Penampilan Semakin Anggun

Fokus Program Kerja Tahun 2026

Dalam pandangan Misbakhun, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi OJK untuk memperkuat perannya di tengah dinamika perekonomian global.

Ia menekankan agar OJK lebih menitikberatkan pada pengawasan sektor yang berisiko tinggi, seperti fintech dan layanan keuangan digital yang tumbuh cepat namun rentan terhadap penyalahgunaan.

Selain itu, ia mendorong agar OJK memperluas program literasi keuangan yang lebih menyentuh masyarakat di daerah, sehingga inklusi keuangan dapat terwujud secara merata.