Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun Klarifikasi Polemik Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta

Ia menegaskan bahwa DPR tidak ikut menentukan besaran tunjangan tersebut, melainkan hanya menerima kebijakan yang telah ditetapkan.

“Dan angka Rp50 juta itu adalah angka Rp50 juta dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara,” tegasnya.

Pernyataan Misbakhun ini hadir di tengah sorotan publik mengenai besarnya tunjangan rumah bagi anggota DPR.

Ia menekankan pentingnya meluruskan persepsi, agar masyarakat memahami bahwa angka tersebut sepenuhnya merupakan keputusan pemerintah, bukan hasil permintaan maupun keputusan internal DPR.***(LL)