ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, secara tegas menegaskan bahwa pembukaan blokir rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak dikenakan biaya sama sekali.
Pernyataan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas isu viral yang beredar di masyarakat, yang menyebutkan adanya kewajiban membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir.
Misbakhun menjelaskan bahwa seluruh proses pembukaan blokir rekening yang dilakukan oleh PPATK berlangsung secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.
Baca Juga: Banding Crystal Palace Ditolak CAS, Tiket Liga Europa Melayang ke Nottingham Forest
Ia menambahkan, semua pejabat perbankan juga telah memastikan bahwa tidak ada mekanisme pemotongan atau pembayaran sebesar Rp100 ribu dalam aktivasi rekening yang sebelumnya dibekukan.
Pernyataan ini muncul di tengah maraknya kekhawatiran masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemblokiran rekening dormant atau tidak aktif yang diterapkan pemerintah melalui PPATK.
Kebijakan ini memang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan rekening demi aktivitas ilegal, seperti judi online, transfer dana tidak sah, dan modus penipuan perbankan.
Baca Juga: Heboh! Film Animasi Merah Putih Telan Rp6,7 M Banjir Kritik Pedas Netizen, Produser: Senyumjn Aja
Menurut Misbakhun, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah melakukan aktivasi kembali terhadap rekening-rekening yang diblokir, terutama rekening dormant, sesuai aturan yang berlaku.
Ia mengakui, ada kekurangan dalam sosialisasi kebijakan ini sehingga menyebabkan sebagian masyarakat kurang memahami alasan pemblokiran rekening mereka.
“Bagi rekening yang diblokir tapi tidak terkait aktivitas ilegal, pemilik cukup mengajukan permintaan aktivasi ke bank yang bersangkutan tanpa dikenakan biaya apapun,” jelas Misbakhun.
Selain itu, Misbakhun menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kepala PPATK untuk membuka semua blokir rekening tanpa ada pungutan biaya apapun.
Baca Juga: Segera Daftar! UNESA Buka Lowongan Dosen dan Tenaga Kependidikan 2025
Perintah tersebut langsung diikuti oleh seluruh bank nasional, baik milik pemerintah (Himbara) maupun swasta.
Artikel Terkait
Misbakhun Pastikan Pengawasan Danantara Jadi Tanggung Jawab Komisi XI DPR RI
Tegas! Misbakhun Kritik Bappenas soal Kepatuhan pada Rekomendasi Audit DPR dan BPK
Misbakhun Tegaskan Perlu Evaluasi Menyeluruh atas Kelompok Penerima Manfaat dalam APBN 2026
Misbakhun Dorong Pemerintah Bentuk Klaster Industri di Tengah Kesepakatan Dagang dengan AS
Misbakhun Bongkar Pentingnya RKP dan Anggaran Sinkron Demi Arah Pembangunan Nasional