Misbakhun Bongkar Pentingnya RKP dan Anggaran Sinkron Demi Arah Pembangunan Nasional

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyoroti pentingnya sinergi yang erat antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan anggaran kementerian dalam menyusun APBN 2026 yang lebih responsif dan terarah.

Ia menegaskan bahwa tanpa keselarasan antara RKP dan alokasi anggaran di tiap kementerian, maka arah kebijakan pembangunan nasional akan sulit tercapai secara efektif dan efisien.

Misbakhun menilai RKP harus menjadi landasan utama yang diterjemahkan ke dalam pagu indikatif tiap kementerian, bukan sekadar formalitas dalam proses perencanaan nasional.

Menurutnya, ketidaksinergian antara RKP dan anggaran kementerian selama ini kerap menyebabkan inkonsistensi pelaksanaan program prioritas nasional di lapangan.

 Baca Juga: Gunung Gede, Surga Pendaki Pemula dengan Pesona Edelweiss dan Air Terjun Cibeureum yang Memukau

Ia juga menekankan bahwa RKP dan kebijakan fiskal makro harus berjalan beriringan agar daya dorong fiskal APBN benar-benar terasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Politisi Golkar itu mengingatkan agar kementerian tidak menyusun program secara sektoral semata, melainkan harus berbasis pada agenda prioritas yang telah ditetapkan dalam RKP.

Ia juga mengkritisi beberapa kementerian yang cenderung menyusun anggaran berdasarkan pola rutin tahunan, tanpa mengaitkan secara jelas dengan target pembangunan jangka menengah.

Misbakhun berharap Bappenas dan Kementerian Keuangan bersinergi lebih kuat dalam menyusun pagu indikatif agar arah APBN 2026 selaras dengan visi pembangunan nasional.

 Baca Juga: Diduga Akibat Suara Sound Horeg, Pasien THT di Lumajang Meningkat 25 Persen

Dalam rapat kerja bersama Bappenas, ia menyarankan agar hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tidak hanya jadi seremonial, tapi benar-benar masuk dalam proses teknokratik penyusunan anggaran.

Misbakhun juga menegaskan bahwa pengawasan DPR terhadap sinergi RKP dan pagu kementerian akan diperketat, sebagai bentuk kontrol agar pembangunan tidak berjalan sporadis.

Ia menyampaikan bahwa APBN bukan sekadar dokumen fiskal, tetapi instrumen utama untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.***(LL)