DPR Sepakat Pilih Ricky Gozali Jadi Deputi Gubernur BI, Misbakhun Soroti Rekam Jejak dan Kapasitas Kepemimpinannya

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa Ricky Perdana Gozali merupakan figur yang sangat layak menduduki posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2025–2030.

Penilaian ini disampaikan usai Komisi XI menetapkan secara musyawarah mufakat hasil dari uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar di DPR RI.

Misbakhun menjelaskan bahwa Ricky adalah pejabat karier bank sentral yang telah mengabdi selama puluhan tahun, dengan portofolio jabatan yang lengkap, mulai dari Kepala Grup Departemen Internasional hingga Kepala Perwakilan BI di berbagai provinsi strategis.

Terbaru, Ricky menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta sejak Juni 2025.

Baca Juga: 4 Skill Digital Simpel yang Bikin Gen Z Cepat Dilirik HRD dan Dapat Panggilan Kerja

“Dari hasil penilaian kami, Ricky Gozali adalah sosok yang profesional, memahami bidang kerjanya, dan memiliki kepemimpinan yang matang. Beliau punya rekam jejak panjang dan konkret dalam dunia kebijakan moneter dan pengelolaan ekonomi daerah,” jelas Misbakhun kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan.

Misbakhun juga menilai bahwa Ricky memiliki visi dan program kerja yang realistis serta mampu bersinergi dengan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam menjalankan mandat Undang-Undang.

Menurutnya, hal ini sangat penting mengingat tantangan Bank Indonesia ke depan tidak hanya soal stabilitas moneter, tetapi juga penguatan sistem pembayaran dan menjaga nilai tukar.

“Kami tidak hanya menilai dari sisi teknis, tapi juga kapasitas kepemimpinan dan kemampuannya menjawab tantangan ekonomi ke depan,” tegas Misbakhun.

Baca Juga: Waspadai Efek Jangka Panjang Makanan Olahan atau Junk Food terhadap Kesehatan

Ricky menggantikan posisi Doni Primanto Joewono yang masa jabatannya akan berakhir pada Agustus 2025. Sesuai amanat Undang-Undang P2SK, pengangkatan Deputi Gubernur BI harus mendapat persetujuan DPR RI, setelah diusulkan oleh Presiden.

Misbakhun menyatakan, pihaknya sudah mengirim surat keputusan ke pimpinan DPR untuk dijadwalkan dalam Rapat Paripurna.

“Tinggal menunggu penjadwalan Paripurna, dan setelah itu, Keputusan Presiden akan diterbitkan,” pungkasnya.*** (LL)