Saatnya Ubah Cara Pandang! Misbakhun Serukan Revisi Konsep Wajib Pajak Sesuai Realitas Ekonomi Modern

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan cara pandang baru dalam memahami siapa yang termasuk dalam kategori wajib pajak.

Ia menegaskan bahwa konsep lama yang hanya mengacu pada individu yang memiliki NPWP dan melaporkan SPT tahunan tidak lagi relevan, terutama setelah diberlakukannya kebijakan integrasi NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam pernyataannya, Misbakhun menjelaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya telah terhubung dengan sistem perpajakan, bahkan tanpa disadari.

Menurutnya, masyarakat berkontribusi terhadap penerimaan negara tidak hanya melalui pajak penghasilan, tetapi juga melalui konsumsi barang dan jasa sehari-hari yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak lainnya.

 Baca Juga: Liburan Edukatif di Kidzania, Tempat Anak Bermain Peran dan Mengenal Dunia Kerja

"Ketika NIK dijadikan NPWP, maka secara sistemik semua warga sudah masuk dalam ekosistem perpajakan. Jadi, kita perlu memaknai ulang siapa itu wajib pajak," ujarnya saat menghadiri diskusi publik di Jakarta.

Ia menekankan bahwa transaksi sehari-hari, seperti membeli makanan, pakaian, kebutuhan rumah tangga, hingga biaya pendidikan dan kesehatan, hampir seluruhnya telah melibatkan pajak.

Bahkan, seorang bayi yang baru lahir pun sudah ikut membayar pajak secara tidak langsung, saat orang tuanya membeli perlengkapan bayi atau mengurus dokumen administrasi.

Misbakhun juga mengkritik praktik pemerintah yang masih terlalu fokus menilai kepatuhan pajak dari sisi pelaporan formal.

Baca Juga: 4 Ide Outfit Santai ke Kampus Ala Gen Z yang Tetap Modis dan Nyaman

Ia menyebut pendekatan tersebut terlalu sempit dan mengabaikan kontribusi nyata masyarakat dalam kehidupan ekonomi nasional.

“Jangan sampai kita hanya melihat siapa yang lapor SPT, tapi tidak menghargai mereka yang membayar pajak setiap hari lewat konsumsi,” katanya.

Ia pun mendorong agar Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak mulai mengembangkan indikator kepatuhan pajak yang lebih inklusif dan mencerminkan partisipasi riil warga negara.

Menurutnya, keadilan fiskal harus dibangun di atas pemahaman menyeluruh bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, punya peran dalam menopang keuangan negara.