Bukan Sekadar Lapor SPT! Misbakhun Tegaskan Pajak Melekat di Setiap Kegiatan Ekonomi Masyarakat

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan bahwa pajak seharusnya tidak lagi dipahami sebatas kewajiban administratif seperti pelaporan SPT tahunan.

Ia menyatakan, sistem perpajakan modern menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai bentuk transaksi ekonomi harian.

Menurut Misbakhun, persepsi publik maupun pemerintah masih banyak yang terpaku pada pelaporan sebagai indikator utama kepatuhan pajak.

Padahal, kontribusi warga terhadap negara sudah terjadi setiap hari dalam bentuk pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan pada barang dan jasa.

Baca Juga: Emosi Negatif Bikin Sakit! Ini Langkah Ampuh Mengaturnya agar Tak Merusak Tubuh Fisik

“Pajak itu bukan cuma soal mengisi formulir atau setor pajak bulanan. Saat seseorang membeli nasi bungkus, baju, atau isi pulsa, di situ sudah ada pajaknya,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi fiskal di Jakarta.

Ia menyampaikan bahwa pemahaman semacam ini perlu diperluas dan disampaikan secara terbuka kepada publik.

Menurutnya, mengaitkan kepatuhan pajak hanya dengan laporan administratif justru bisa mengaburkan peran aktif rakyat yang telah membayar pajak lewat konsumsi harian.

Misbakhun juga menyayangkan masih adanya stigma bahwa hanya mereka yang memiliki NPWP dan rutin melaporkan SPT yang dianggap benar-benar berkontribusi.

Baca Juga: Menyatu dengan Nuansa Eropa dan Alam di Farm House Lembang, Tempat Wisata Edukasi Favorit Keluarga

Dalam realitas ekonomi, setiap warga negara sebenarnya terlibat dalam sistem perpajakan tanpa harus disadari.

Misalnya, saat seorang petani membeli pupuk bersubsidi atau alat produksi, atau saat keluarga membeli susu dan perlengkapan bayi, seluruh transaksi tersebut sudah termasuk beban pajak.

Hal ini menurutnya membuktikan bahwa kontribusi pajak berasal dari semua lapisan masyarakat, bukan hanya dari kelompok formal.

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah dan institusi perpajakan tidak hanya fokus pada aspek administrasi, tetapi juga mengakui bentuk kontribusi lain yang lebih tersebar dalam aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat.