Ketegangan Timur Tengah Bisa Ganggu Penerbangan Global, Misbakhun Minta Pemerintah Siaga

ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti dampak serius dari konflik geopolitik Timur Tengah terhadap jalur penerbangan global.

Menurutnya, ketegangan antara Israel dan Iran berpotensi mengganggu rute-rute udara internasional yang melewati kawasan tersebut, termasuk rute strategis dari Eropa dan Amerika menuju Indonesia.

Misbakhun mengingatkan bahwa sektor transportasi udara adalah salah satu komponen vital dalam stabilitas ekonomi, terutama untuk industri pariwisata dan perdagangan global.

 Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN DAMRI Terbaru untuk Lulusan SMA SMK, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

"Ketegangan di Timur Tengah bisa memicu gangguan pada jalur pelayaran dan penerbangan internasional, yang akan berdampak langsung pada arus wisatawan dan logistik barang masuk ke Indonesia," ujar Misbakhun.

Ia menjelaskan bahwa saat ini banyak maskapai internasional yang bergantung pada jalur-jalur udara yang melewati kawasan konflik.

Jika situasi memburuk, maskapai kemungkinan akan menghindari wilayah tersebut, yang berarti rute menjadi lebih panjang, biaya operasional meningkat, dan frekuensi penerbangan ke Indonesia bisa menurun.

Kondisi ini, menurut Misbakhun, akan sangat berdampak pada sektor pariwisata nasional yang tengah berupaya pulih pasca-pandemi.

Baca Juga: Uang Aman, Pikiran Tenang! 4 Cara Cerdas Gen Z Atur Keuangan Harian Tanpa Tekanan

Penurunan kedatangan wisatawan mancanegara otomatis akan mengurangi pemasukan devisa dan memukul UMKM serta pelaku usaha wisata di daerah.

Selain itu, jalur penerbangan yang terganggu juga bisa memicu keterlambatan pengiriman logistik global, terutama barang-barang ekspor-impor strategis yang masuk melalui udara.

Hal ini bisa memperburuk ketersediaan barang dan menambah tekanan pada inflasi nasional.

Misbakhun mendorong pemerintah agar segera menyiapkan langkah antisipatif.

Menurutnya, harus ada koordinasi lintas sektor antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk merespons secara cepat apabila konflik berdampak pada penerbangan internasional.