Skandal Kecurangan MinyaKita Terungkap: Produsen Nakal Rugikan Konsumen, DPR Desak Penindakan Tegas

Abdullah juga menekankan perlunya sanksi berat bagi para pelaku, termasuk pencabutan izin usaha dan hukuman pidana. 

Baca Juga: Memahami Manfaat dan Biaya Asuransi Mobil All Risk, Perlindungan Lengkap dari Kecelakaan hingga Pencurian

Menurutnya, hukuman yang tegas akan memberikan efek jera dan mencegah pelaku lain melakukan hal serupa.

"Produsen nakal seperti ini harus diberi sanksi tegas, tidak hanya sekadar denda, tetapi juga pencabutan izin usaha dan hukuman pidana. Ini penting agar mereka tidak berani mengulanginya lagi," tambahnya.

Lebih lanjut, Abdullah mendorong agar Satgas Pangan meningkatkan pengawasan di pasar dan gudang-gudang produsen. 

Ia menekankan pentingnya tindakan pencegahan agar kecurangan bisa diantisipasi sebelum merugikan masyarakat.

Baca Juga: Peluang Karier di Industri Telekomunikasi, Tower Bersama Group Buka Lowongan Kerja 2025

“Jangan tunggu ada kasus baru bertindak. Pengawasan harus dilakukan sejak awal agar konsumen tidak menjadi korban,” tegasnya.

DPR juga berencana berkoordinasi dengan Bareskrim untuk menindaklanjuti dugaan pemalsuan MinyaKita dan pengurangan takaran yang dilakukan oknum produsen lainnya. 

Abdullah mendesak agar dilakukan audit menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga distribusi, guna memastikan tidak ada merek minyak goreng lain yang melakukan pelanggaran serupa.

"Kami yakin ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Kemungkinan ada rantai panjang yang melibatkan banyak pihak. Karena itu, audit total sangat diperlukan demi memastikan semua minyak goreng di pasaran sesuai ketentuan dan bebas dari kecurangan," pungkasnya.

Baca Juga: Kendalikan Hipertensi Secara Alami, Ini 7 Buah yang Ampuh Turunkan Tekanan Darah

Kasus MinyaKita ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah dan pelaku industri pangan untuk lebih memprioritaskan hak-hak konsumen. 

Masyarakat berhak mendapatkan produk berkualitas sesuai takaran yang dijanjikan, terutama jika produk tersebut bersubsidi.***(LL)