60 Persen Pilkada Bermasalah, DPR Kritik Kinerja KPU dan Lembaga Pengawas Pemilu

Selain menyoroti buruknya sistem administrasi, Deddy juga mengkritik lonjakan anggaran pemilu yang dinilainya tidak sebanding dengan kualitas penyelenggaraan yang masih jauh dari kata ideal. 

Ia menolak keras jika rakyat harus menanggung beban tambahan akibat kesalahan sistem yang seharusnya bisa dicegah oleh lembaga terkait.

"Hampir 60 persen Pilkada bermasalah, tetapi rakyat yang harus membayar konsekuensinya. Ini tidak adil jika beban ini kembali diberikan kepada pemerintah daerah yang anggarannya sudah dipotong. Seharusnya, jika Gakkumdu bekerja dengan baik, Bawaslu menjalankan tugasnya dengan benar, dan DKPP menegakkan aturan dengan tegas, tidak akan ada sengketa yang begitu masif. Kita seharusnya malu dengan kondisi ini. Ini bukan hanya soal uang, ini soal bagaimana kita menjaga martabat demokrasi," pungkasnya.

Baca Juga: PT PWS Buka Lowongan HC Officer dan IT Officer, Simak Syarat dan Cara Daftarnya!

Dengan banyaknya permasalahan dalam Pilkada kali ini, DPR menuntut agar KPU, Bawaslu, dan DKPP meningkatkan kinerja mereka untuk memastikan bahwa pemilu berikutnya tidak lagi diwarnai dengan berbagai masalah. 

Perbaikan sistem dan penegakan aturan yang lebih tegas dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.***(LL)