ESENSI.TV, THAILAND - Situasi politik Thailand kembali memanas setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengumumkan langkah mengejutkan, yakni membubarkan parlemen lebih awal dari rencana semula.
Keputusan ini disebut sebagai upaya untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dan membuka jalan bagi pemilu cepat di tengah ketegangan politik serta konflik perbatasan yang sedang berlangsung.
Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, mengungkapkan bahwa pembubaran parlemen terjadi setelah kebuntuan politik yang tidak kunjung selesai, terutama karena ketidaksepakatan dengan kelompok oposisi terbesar, yaitu People’s Party.
Menurutnya, kerja pemerintah sudah tidak dapat berlanjut secara efektif karena perbedaan tajam mengenai agenda politik dan tuntutan perubahan konstitusi.
Baca Juga: Bahayanya Gigitan Kutu Kasur dan Cara Efektif Menghilangkannya dari Rumah
“Situasinya tidak bisa maju di parlemen,” ujarnya, menegaskan bahwa kebuntuan membuat pemerintahan tidak stabil.
Raja Thailand Setujui Dekrit Pembubaran Parlemen
Tidak lama setelah pengumuman Anutin, Maha Raja Vajiralongkorn secara resmi menyetujui dekrit pembubaran parlemen.
Pengumuman ini dimuat dalam Royal Gazette pada Jumat, yang menandai dimulainya persiapan pemilu nasional.
Sesuai hukum Thailand, pemilu wajib digelar dalam waktu 45 hingga 60 hari sejak pembubaran parlemen, menjadikan jadwal pemilu lebih cepat dari rencana awal yang semula ditargetkan Maret atau April.
Langkah politik besar ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya konflik bersenjata di perbatasan Thailand–Kamboja, yang telah memasuki hari keempat.
Baca Juga: Ide Menu Intermittent Fasting untuk Gen Z yang Sedang Diet
Setidaknya 20 orang tewas dan hampir 200 lainnya terluka akibat bentrokan yang terjadi di lebih dari selusin titik, beberapa di antaranya melibatkan tembakan artileri berat.
Meskipun demikian, Anutin menegaskan bahwa situasi politik tidak akan mengganggu operasi militer di garis depan.