PM Thailand Bubarkan Parlemen, Pemilu Dipercepat di Tengah Konflik Politik dan Ketegangan Perbatasan

“Pembubaran parlemen tidak berdampak pada tugas militer kami,” ujarnya.

Akar Masalah: Ketegangan dalam Koalisi Pemerintah

Anutin, yang menjadi perdana menteri ketiga Thailand sejak 2023, naik ke tampuk kekuasaan setelah menarik Partai Bhumjaithai keluar dari koalisi pemerintahan sebelumnya. 

Ia kemudian membentuk pemerintahan baru dengan dukungan People’s Party.

Baca Juga: Judistira Hermawan Dorong Pemangkasan Pohon Rutin untuk Cegah Pohon Tumbang di Jakarta

Namun kerja sama itu tidak berjalan mulus. People’s Party mengajukan sejumlah syarat, termasuk referendum perubahan konstitusi. 

Ketika tuntutan dianggap tidak terpenuhi, mereka mengancam mengajukan mosi tidak percaya dan menekan Anutin untuk segera membubarkan parlemen.

Siripong mengatakan bahwa tekanan inilah yang menjadi pemicu utama langkah percepatan pemilu.

Sementara itu, pemimpin People’s Party, Natthaphong Ruengpanyawut, menilai Bhumjaithai tidak menepati kesepakatan awal. 

“Kami sudah berusaha mendorong amandemen konstitusi melalui jalur oposisi, tetapi tidak ada kemajuan,” katanya.

Baca Juga: Misbakhun Tegaskan Bea Keluar Emas dan Batubara Diperuntukkan guna Optimalkan Penerimaan APBN 2026

Ketidakstabilan Politik Mengancam Ekonomi Thailand

Frekuensi pergantian pemerintahan dalam waktu singkat membuat Thailand terus dibayangi ketidakpastian. 

Negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu tengah menghadapi tekanan berat, yaitu tarif Amerika Serikat yang meningkat, konsumsi domestik yang lesu, serta beban utang rumah tangga yang tinggi.

Dengan dinamika politik yang belum stabil, kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar, sementara para pelaku usaha menunggu kejelasan arah kebijakan setelah pemilu nanti.