Judistira Hermawan Perjuangkan Program Prioritas untuk Warga Jakarta

ESENSI.TV, JAKARTA - Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan menempatkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat sebagai salah satu program prioritas yang terus ia perjuangkan.

Fokus kerjanya diarahkan pada upaya memperbaiki kualitas hidup warga melalui pembangunan yang terencana, fungsional, dan mampu menyelesaikan persoalan nyata di lapangan.

Dalam penjelasannya, Judistira menyatakan bahwa motivasinya terjun ke dunia politik berangkat dari keinginan membantu pemerintah daerah memperkuat sektor infrastruktur.

“Saya antara lain ingin membantu Pemprov DKI Jakarta membangun infrastruktur,” ujarnya.

Baca Juga: Dorong Penguatan UMKM, Misbakhun Soroti Tren Penurunan Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan

Judistira menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya soal menghadirkan bangunan atau fasilitas baru.

Ia mengingatkan bahwa kualitas dan fungsi harus menjadi ukuran utama dalam menilai keberhasilan setiap proyek yang dikerjakan Pemprov DKI.

Menurutnya, masyarakat berhak menerima hasil pembangunan yang sesuai kebutuhan dan dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang.

“Bukan hanya sekadar terbangun, tetapi harus berkualitas dan sesuai dengan fungsinya,” tegasnya, menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.

Baca Juga: Presiden Prabowo Turun Langsung Tinjau Penanganan Banjir di Tapanuli Tengah

Sebagai bagian dari Komisi D yang membidangi pembangunan, Judistira terlibat dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang, infrastruktur, layanan publik, hingga kesiapan dinas-dinas teknis dalam menjalankan program prioritas.

Ia memerhatikan bahwa pembangunan Jakarta membutuhkan pendekatan yang lebih detail, terutama pada sektor-sektor yang langsung berpengaruh pada kehidupan warga, seperti perumahan, pengendalian banjir, dan penataan ruang terbuka.

Dalam beberapa kesempatan, Judistira juga mendukung langkah-langkah yang membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi pascapandemi.

Termasuk di dalamnya rekomendasi penundaan pembayaran sewa rumah susun (rusun), yang dinilai penting bagi warga yang sedang dalam proses pemulihan.