ESENSI.TV, JAKARTA - Wacana pembentukan Matra Siber sebagai matra keempat di tubuh TNI kembali menjadi topik hangat dalam pembahasan Komisi I DPR RI.
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyoroti pentingnya penyelarasan antara niat politik (political will) dengan kesiapan anggaran (budgetary will) sebelum melangkah lebih jauh.
Dave menegaskan, meski gagasan Matra Siber ini sangat strategis dalam menghadapi ancaman digital, langkah tersebut tidak boleh dilakukan setengah hati.
Ia mengingatkan agar Matra Siber TNI tidak bernasib seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang selama ini dianggap kurang efektif.
Baca Juga: Membangun Kerjasama Strategis, Menteri Agama RI Bertemu Menteri Haji Saudi di Masjidil Haram
"Meski memiliki banyak personel lengkap dengan atribut penghargaan, faktanya masih sering terjadi kebocoran data. Jangan sampai Matra Siber nanti sekadar menjadi simbol belaka," ujar Dave, dikutip pada Selasa, 26 November 2024.
Ia juga mengungkapkan bahwa tingkat keamanan data di beberapa institusi penting, termasuk intelijen seperti BAIS dan BIN, masih rentan terhadap serangan siber.
“Setiap pekan, selalu ada institusi yang datanya berhasil diretas, bahkan lembaga intelijen dan kepolisian sekalipun. Saya pernah melihat sendiri, data-data yang seharusnya rahasia malah bisa dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang,” tambahnya.
Karena itu, Dave menekankan pentingnya memberikan otoritas yang jelas dan alokasi anggaran yang memadai untuk Matra Siber.
Baca Juga: Kasus Polisi Tembak Polisi: Menko Polhukam Dorong Hukuman Berat untuk Pelaku
Tanpa hal tersebut, ia khawatir Matra Siber justru menjadi bahan olok-olok para peretas di dunia maya.
Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa ide pembentukan Matra Siber TNI memang mendapat perhatian dari Kementerian Pertahanan.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembentukan matra baru ini harus dilakukan secara proporsional dan matang.
“Kita perlu melihat berbagai aspek, termasuk kebutuhan riil, kesiapan sumber daya, dan harmonisasi dengan struktur yang sudah ada,” ujar Sjafrie kepada awak media.