ESENSI.TV, NASIONAL - Masuknya barang-barang impor ilegal ke pasar Indonesia bukanlah isu baru. Namun, belakangan ini, tren impor ilegal semakin mengkhawatirkan.
Tak hanya merugikan perekonomian negara, praktik ini juga menimbulkan ketidakadilan dalam iklim bisnis domestik.
Produk impor yang masuk tanpa proses resmi menghindari pajak dan biaya yang seharusnya dibayar, serta menimbulkan persaingan tidak sehat bagi para pelaku usaha yang telah mematuhi regulasi.
Dampaknya pun bisa sangat besar, seperti menggerogoti perekonomian negara, menurunkan kualitas produk lokal, dan membuka celah bagi korupsi dalam sistem pengawasan.
Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan pemberantasan impor ilegal sebagai prioritas, dengan tujuan untuk menstabilkan ekonomi dan menjaga keadilan dalam dunia usaha.
Hal ini juga menjadi perhatian serius bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas praktik ini.
Namun, tantangan utamanya bukan hanya pada sisi penegakan hukum, tetapi juga dalam mengidentifikasi dan membongkar jaringan impor ilegal yang melibatkan banyak pihak.
Menurut anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, dampak dari impor ilegal ini sangat merugikan Indonesia.
Baca Juga: Terkait Aliran Dana Tersangka Kasus Judol Komdigi, Polda Metro Jaya Menunggu Analisis PPATK
"Impor ilegal bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga menyangkut integritas aparat penegak hukum," ujarnya.
Ia menilai bahwa keberhasilan pemberantasan impor ilegal membutuhkan kerja sama dan transparansi dari semua pihak yang terlibat, termasuk pihak berwenang yang harus memiliki integritas yang kuat.
"Barang-barang ilegal bisa masuk begitu mudah karena ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu," tambahnya.
Nasir Djamil tidak hanya menyoroti dampak negatif dari impor ilegal terhadap ekonomi negara, tetapi juga berfokus pada lemahnya pengawasan di pintu-pintu masuk negara yang menjadi jalur utama masuknya barang ilegal.