Nasir menambahkan bahwa hal ini dapat berpotensi mencederai citra Presiden Prabowo, yang telah menyatakan komitmennya untuk menegakkan hukum yang adil.
Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Hinca Pandjaitan dari Fraksi Partai Demokrat, yang melihat kasus ini berpotensi menjadi isu politik.
Hinca menyatakan bahwa aspirasi masyarakat yang diterima partainya menyebutkan kekhawatiran bahwa kasus Tom Lembong bisa dianggap sebagai bagian dari upaya balas dendam politik.
“Kami banyak mendengar percakapan publik yang menyebut penanganan kasus Tom Lembong ini sarat muatan politik. Oleh sebab itu, kami meminta Kejagung menjelaskan kepada publik melalui forum ini agar kita bisa memahami duduk perkaranya secara jelas,” ungkap Hinca.
Dinamika ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus hukum yang menyangkut tokoh publik, keterbukaan informasi menjadi krusial demi menghindari persepsi yang salah di masyarakat.
Kejagung diharapkan dapat menanggapi kritik ini dengan langkah yang transparan dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas politik dalam negeri.***(LL)