ESENSI.TV, NASIONAL - Kasus kebocoran data yang melibatkan peretas bernama Bjorka kembali memicu kekhawatiran di Indonesia.
Bjorka, yang sebelumnya dikenal karena aksi-aksinya dalam meretas dan membocorkan data penting, kini diduga telah membocorkan enam data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
Data tersebut, yang termasuk data milik pejabat penting negara, dijual di situs Breach Forums, sebuah forum khusus yang digunakan untuk memperjualbelikan data hasil peretasan.
Baca Juga: Mulai Besok, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Sekitar Thamrin-Monas Selama Pembangunan MRT Fase 2A
Di antara jutaan data yang dibocorkan, beberapa di antaranya milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kebocoran data ini menggemparkan publik, mengingat data pribadi orang-orang penting tersebut seharusnya dilindungi dengan ketat.
Menanggapi insiden ini, Presiden Jokowi segera memerintahkan beberapa kementerian dan lembaga untuk mengambil tindakan cepat guna mengatasi masalah ini.
Baca Juga: Kemenag Cairkan Asuransi Jiwa untuk 497 Jemaah Haji yang Wafat pada Ibadah Haji 2024
Dalam pernyataannya kepada media pada Kamis, 19 September 2024, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Keuangan, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus segera melakukan upaya mitigasi terhadap kebocoran data ini.
"Saya sudah instruksikan Kemenkominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk segera melakukan mitigasi dengan cepat," jelas Jokowi saat berbicara kepada awak media, dilansir dari laman pmjnews.com pada Jum'at, 20 September 2024.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa kasus peretasan dan kebocoran data seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami oleh negara-negara lain di seluruh dunia.
Baca Juga: Talenta Muda Muncul di PON XXI/2024, PB Akuatik Siap Kembangkan Potensi
Ia mencatat bahwa masalah seperti ini sering kali muncul karena adanya kelalaian dalam penggunaan kata sandi yang lemah.
"Kasus seperti ini juga terjadi di banyak negara lain, biasanya karena keteledoran dalam penggunaan password," tambah Presiden.