ESENSI.TV, JAKARTA - Di tengah era digital yang terus berkembang pesat, tantangan dalam pengawasan Pemilu juga semakin kompleks.
Salah satu tantangan utama adalah pengawasan di dunia maya atau siber, khususnya terkait penggunaan media sosial.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menekankan bahwa pengawasan siber kini menjadi fokus utama dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Juga: Solusi Bawaslu: Pilkada Ulang di 2025 untuk Daerah dengan Calon Tunggal yang Gagal
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Siber yang berlangsung di Jakarta, dikutip dari laman bawaslu.go.id pada Kamis, 12 September 2024.
Lolly menjelaskan bahwa salah satu pelanggaran yang paling sering ditemukan di media sosial adalah ujaran kebencian.
Data pengawasan Bawaslu menunjukkan bahwa media sosial menjadi platform utama tempat terjadinya pelanggaran ini. Menurut Lolly, "Media sosial adalah ladang pelanggaran terbanyak, terutama terkait ujaran kebencian."
Dari hasil pengawasan tersebut, platform media sosial dengan pelanggaran tertinggi adalah Facebook, yang mencatat 33,2 persen dari total kasus ujaran kebencian.
Baca Juga: Kolaborasi Indonesia dan Korea Selatan: Perkuat Perlindungan Hak Cipta di Era Digital
Setelah itu, disusul oleh Instagram dengan 29,9 persen, X (sebelumnya Twitter) dengan 28,5 persen, TikTok dengan 7,9 persen, dan YouTube dengan 0,6 persen.
Lolly menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika terkini, terutama bagi Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pengawasan siber membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menyerap informasi serta distribusinya.
"Kita harus mampu beradaptasi dengan situasi ini, karena pengawasan siber sangat luas cakupannya. Jangkauan kita berbicara tentang internet dan media sosial, yang membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik," ungkapnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kembali Berkantor di Ibu Kota Nusantara, Bahas Keamanan dengan TNI-Polri