berita

Firnando Ganinduto: Reklamasi BUMN Tambang Harus Nyata, Bukan Sekadar Laporan

Minggu, 12 Oktober 2025 | 10:43 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto. Foto: Promedia

BUMN harus “kurus tapi kuat,” bukan gemuk tapi lamban. Jangan semua proyek dibiarkan atas nama program strategis tanpa akuntabilitas.

Bagaimana posisi Anda terhadap pembentukan Danantara, badan investasi BUMN yang baru?

Saya mendukung pembentukan Danantara, tapi dengan catatan. Lembaga ini bisa memperkuat investasi negara, asal tidak menjadi birokrasi baru atau “kantong politik.”

Danantara harus profesional dan transparan. DPR akan mengawasi betul arah investasinya agar benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Belakangan Anda juga banyak bicara soal serbuan impor murah dari Tiongkok dan Thailand. Seberapa serius dampaknya bagi industri nasional?

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto. Foto: Promedia
Sangat serius. Baja, semen, tekstil, semuanya kena. Harga produk impor bisa jauh di bawah biaya produksi dalam negeri. Kalau impor terus dibiarkan dengan bea masuk 0%, industri kita bisa habis.

Saya meminta aturan dibuat lebih tegas. Impor hanya boleh masuk kalau produksi lokal sudah terserap. Negara-negara maju menjaga industrinya, kenapa kita justru membiarkan industri kita lemah?

Baca Juga: Panduan Lengkap Mengemudi Mobil Matic untuk Pemula, Aman, Nyaman, dan Mobil Tetap Awet

Sebagian orang menilai langkah itu terlalu proteksionis. Anda tidak khawatir dianggap anti-pasar bebas?

Saya bukan anti pasar bebas, tapi saya percaya pada proteksi pintar. Negara harus melindungi sektor-sektor strategis. Kalau industri dasar kita mati, kedaulatan ekonomi juga mati.

Semua negara maju memiliki industri baja, semen, dan manufaktur yang kuat. Tanpa itu, kita hanya akan jadi pasar bagi mereka.

Pemerintah telah membentuk Satgas lintas lembaga untuk memberantas impor ilegal. Apakah langkah itu sudah efektif?

Masih jauh dari cukup. Satgas ini memang melibatkan sebelas kementerian dan lembaga, tapi praktik penyelundupan masih seperti “jerawat”, diberantas di satu titik, muncul di titik lain.

Indonesia ini negara kepulauan, jadi pengawasan harus jauh lebih ketat. Kami mendorong Satgas ini terus bekerja di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Presiden, karena ini menyangkut kedaulatan ekonomi.

Baca Juga: Judistira Hermawan Minta Pemprov DKI Atasi Kebocoran Pajak Parkir Rp900 Miliar Demi Tambah PAD

Bagaimana Anda melihat arah ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo ke depan?

Saya optimistis. Pak Prabowo sudah selesai dengan urusan pribadi. Sekarang waktunya berbakti. Beliau punya kemauan besar memperkuat industri dan kemandirian ekonomi.

Saya yakin arah kebijakan ekonomi ke depan akan berpihak pada produksi nasional dan memperkuat industri strategis kita.

Terakhir, apa yang ingin Anda wariskan sebagai anggota DPR periode ini?

Saya ingin dikenang sebagai legislator yang bermanfaat, yang berjuang agar BUMN kembali ke jati dirinya: agen pembangunan bangsa.

BUMN bukan sekadar korporasi pencetak laba, tapi pilar kedaulatan ekonomi. Kalau BUMN, industri, dan rakyat bisa berjalan seimbang, di situlah Indonesia benar-benar berdaulat.***

Halaman:

Tags

Terkini