Firnando Ganinduto: Reklamasi BUMN Tambang Harus Nyata, Bukan Sekadar Laporan

ESENSI.TV, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto, menegaskan bahwa praktik reklamasi tambang oleh BUMN tidak boleh berhenti sebagai kewajiban administratif.

Dalam wawancara bersama tim Jaringan Promedia, Selasa (7/10/2025), politisi Golkar ini menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan agar BUMN pertambangan benar-benar menunaikan tanggung jawab ekologis dan sosialnya.

Tak hanya itu, Firnando juga bicara blak-blakan soal inefisiensi BUMN, banjirnya impor murah dari Tiongkok, hingga arah baru investasi melalui Danantara.

Ia menilai, tanpa keberanian memperkuat industrialisasi nasional dan menegakkan pengawasan, Indonesia berisiko menjadi pasar besar tanpa kedaulatan ekonomi.

Baca Juga: Hidup Sehat Tanpa Boros! Panduan Praktis Memulai Gaya Hidup Sehat dengan Budget Terbatas

Bagaimana pandangan Anda soal reklamasi tambang oleh BUMN yang belakangan disorot publik?

Reklamasi itu tidak boleh hanya jadi laporan administratif. Harus konkret dan berkelanjutan. Kami di Komisi VI sudah menjadwalkan pengawasan lapangan langsung untuk memastikan reklamasi benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar tambang.

Keberhasilan reklamasi menjadi tolok ukur kredibilitas BUMN tambang dalam mengelola sumber daya negara.

Kalau dilakukan sungguh-sungguh, kepercayaan publik terhadap korporasi negara juga akan naik.

Apakah BUMN tambang sudah cukup transparan dalam pelaporan reklamasi?

Belum semua. Masih banyak yang hanya mengandalkan laporan di atas kertas. Kami ingin ada verifikasi langsung dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya.

Reklamasi bukan formalitas, tapi bukti bahwa BUMN bisa menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Baca Juga: Cara Gen Z Mengekspresikan Diri Lewat Fashion, Gaya Unik yang Jadi Identitas Pribadi

Selain tambang, Anda juga menyoroti inefisiensi di tubuh BUMN, termasuk Krakatau Steel. Apa yang sebenarnya terjadi?

Krakatau Steel itu contoh nyata proyek gagal yang mahal. Blast furnace senilai Rp30 triliun salah desain, tidak berfungsi, dan sekarang menimbulkan utang besar.

Kami di DPR mendorong agar setiap BUMN wajib memiliki studi kelayakan dan audit proyek yang benar-benar transparan.